Harapan Terhadap RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender


R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.*


Menurut Rancangan Jadwal Acara Rapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) Komisi VIII DPR RI, Rabu, 12 Juni ini, Komisi akan mengadakan Rapat Panja dengan Pakar Hukum Tata Negara, dengan agenda menerima masukan RUU. Rapat ini akan dilanjutkan dengan Rapat-rapat lainnya guna menyusun RUU. RUU yang rencananya akan segera dibahas di DPR RI ini selain mendapat dukungan, juga menuai protes dari beberapa kelompok masyarakat. Sebagian kalangan yang ‘kontra’, beralasan bahwa RUU KKG bertentangan dengan ajaran Islam yang ditafsir bertentangan dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan para aktivis perempuan,“mendukung dengan beberapa catatan” lahirnya UU ini.

CEDAW, Inpres, RUU KKG

Sebagai sebuah “istilah” yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sejak itu, “istilah” gender dan pengarusutamaan gender (disingkat: PUG) semakin dikenal, meski relatif baru sebagai “kertas kebijakan”. Inpres inilah yang memuat pendefinisian keadilan gender dan kesetaraan gender.

Tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut Inpres No. 9 Tahun 2000 ini ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Namun tentu saja ia lebih pada “strategi” yang lebih bernuansa lingkup pemerintah (eksekutif). Sehingga masih diperlukan kepastian komitmen lembaga penyelenggara negara lain (legislatif dan yudikatif), tidak hanya terbatas untuk pengintegrasian perspektif gender melalui PUG, namun terlebih menjamin dihapuskannya diskriminasi terhadap perempuan.  Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih tinggi, yang harapannya terletak pada RUU KKG.

Indonesia sendiri sesungguhnya telah jauh hari meratifikasi dan mengundangkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/CEDAW) sebagai UU No. 7 Tahun 1984. CEDAW merupakan instrumen hukum internasional pertama dan utama yang mengatur secara khusus mengenai penegakan hak asasi perempuan, demikian pula pertama kali menegaskan adanya dan penting dihapusnya “diskriminasi terhadap perempuan” (“discrimination against women”). Pendefinisian ini menegaskan makna diskriminasi berbasis gender yang pada faktanya menimpa perempuan. Itu mengapa, dalam instrumen hukum HAM, tidak dikenal “diskriminasi terhadap laki-laki”. Selain karena fakta juga menunjukkan bahwa perempuan kerap mengalami diskriminasi, hal ini sejalan pula dengan makna HAM sebagai hak asasi dari Tuhan yang melekat pada manusia, laki-laki dan perempuan. Sederhananya, diskriminasi bisa dialami seorang manusia, atas dasar apapun. Tapi ketika diskriminasi tersebut terjadi dikarenakan ia seorang perempuan, menjadi penting menempatkannya dalam area diskriminasi terhadap perempuan.

Mengapa sudah ada UU No. 7 Tahun 1984, namun RUU KKG masih diperlukan? Sebagai sebuah pengundangan dari sebuah Konvensi, UU No. 7 Tahun 1984 tidak serta merta menjadi peraturan perundangan yang mengatur detil implementasi perlindungan hak asasi, melainkan lebih memandatkan upaya-upaya yang wajib dilakukan Negara dalam mewujudkan hak-hak perempuan. Hal serupa misalnya dengan telah  diratifikasi dan diundangkannya Convention of Women’s Political Rights sebagai UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan.

Harapan

Di Indonesia, Program Legislasi Nasional 2009-2014 memuat RUU KKG sebagai salah satu yang harus dibahas, hingga pada tahun 2011, 2012, dan tahun ini, ia menjadi RUU prioritas, atas usulan inisiatif DPR RI. Selain Indonesia yang masih mengusahakan lahirnya RUU KKG, hingga kini tercatat 45 Negara telah memberlakukan UU mengenai Keadilan dan Kesetaraan Gender (Gender Equality Law) dengan mengunakan perspektif HAM,  antara lain Australia, Filipina, Afrika Selatan, Nepal, Islandia, Swedia, Swiss, dan Korea (UN Women, 2010).

RUU KKG diharapkan menjadi bagian dari pertangungjawaban Negara dalam mewujudkan prinsip-prinsip HAM yang dijamin UUD 1945, khususnya Pasal 27, Pasal 28H ayat (2) dan 28I ayat  (2). Upaya pemenuhan hak untuk terbebas dari segala perlakukan diskriminasi serta berhak mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya pembedaan, menjadi salah satu landasan utama penting adanya UU KKG. Ia diperlukan untuk menjamin hak konstitusional perempuan, sekaligus sebagai UU yang lebih spesifik dari UU No. 39 Tahun 1999 yang lebih luas mengatur tentang HAM.  

Tujuan kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan HAM; menyelenggarakan tindakan khusus sementara guna mempercepat tercapainya persamaan substantif di segala bidang kehidupan; menyelenggarakan upaya pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi; menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; menghapus prasangka, kebiasaan, dan praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotip perempuan dan laki-laki. Sedangkan tujuan utama dari RUU KKG untuk menghapus diskriminasi dan melaksanakan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender, baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan dalam pembangunan nasional.

Dengan kerangka berpikir demikian, RUU KKG semestinya disusun dengan kerangka HAM, dan ditujukan untuk mengatur pelaksanaan peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta membangun budaya masyarakat yang responsif gender demi menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai contoh, hasil pemantauan Komnas Perempuan sejak 2008 hingga 2012 menunjukkan terdapat 282 kebijakan di daerah di 100 kabupaten dan kota di 28 provinsi, yang mendiskriminasi perempuan, dan di ujungnya tentu menjauhkan atau menghambat perempuan dari penikmatan atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budayanya. RUU KKG semestinya mengatur kewajiban pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan tidak ada lagi kebijakan yang diskriminatif. Demikian pula perlu diatur mengenai sanksi jika hal ini masih terjadi.

RUU KKG penting untuk mempercepat pencapaian persamaan substantif dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lahirnya UU KKG diharapkan menjadi payung hukum guna mencapai akses dan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki sebagai tujuan utamanya. Semoga!

 

*Feminis, Aktivis Hukum dan HAM, Pendiri Institut Perempuan, aktif di Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dan CEDAW Working Group Indonesia (CWGI)

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Perda Kota Bandung No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Gagasan Pembentukan Pengadilan Keluarga di Indonesia

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!