Gagasan Pembentukan Pengadilan Keluarga di Indonesia


R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana*

 

 

Belum lama ini, tepatnya 29 April 2013, Asosiasi LBH APIK Indonesia meluncurkan Kertas Kebijakan “Membangun Sistem Peradilan Keluarga Terpadu untuk Penyelesaian Masalah-Masalah Keluarga di Indonesia: Sebuah Pemikiran Awal”. Peluncuran yang diadakan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dibuka langsung oleh Ketua MK.

Dalam sambutannya, Ketua MK  menyatakan bahwa gagasan pembentukan pengadilan keluarga atau family court, baik melalui pengadilan khusus maupun sistem kamar, menarik dan tentu saja sangat baik. Terlebih lagi, gagasan yang telah dipromosikan oleh LBH APIK selama beberapa tahun belakangan ini merupakan respon dari kegelisahan atas komplesitas di tataran praktik salah satunya sebagai imbas dari pluralisme hukum, yang mengakibatkan hukum keluarga saat ini dipandang belum pro terhadap hak dan kepentingan perempuan dan anak. Hal ini terutama karena masih adanya hambatan bagi perempuan dan anak untuk mengakses hukum dan keadilan. Padahal, akses hukum dan keadilan tersebut di sisi lain, dijamin dalam UUD 1945 sebagai salah satu hak konstitusional.

Permasalahan

Selama ini masyarakat Indonesia memandang Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) yang memutus perkara sengketa perkawinan/keluarga sebagai “pengadilan keluarga” (“family court”). Kenyataan membuktikan bahwa kedua pengadilan tersebut belum benar-benar menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah terkait dengan perkawinan dan keluarga sebagaimana dialami perempuan dan anak.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat dari total kasus kekerasan terhadap perempuan  yang dilaporkan sepanjang tahun 2010 yakni 105.103 kasus,  sebanyak 96 persen adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan/istri (101.128 kasus). Ini menunjukkan kasus KDRT yang dialami perempuan/istri sangat tinggi dan dominan. Namun terbatasnya alternatif sanksi dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yakni hanya memberikan sanksi pidana penjara memberikan dilema tersendiri bagi perempuan/istri  korban. Tidak semua perempuan memilih jalur pidana untuk menyelesaikan kasus. Tidak jarang mereka masih berharap perkawinannya bisa diselamatkan, sehingga hanya melaporkan suaminya ke Polisi semata agar suami jera, tapi tidak untuk memprosesnya ke pengadilan. Hal ini terlihat dari fenomena pencabutan laporan KDRT di kepolisian yang sering juga dikeluhkan oleh Polisi.

Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa pada umumnya mayoritas  istri yang mengalami KDRT lebih memilih menyelesaikan masalahnya ke jalur perceraian (bagi muslim  ke PA) (hampir 95%) dibandingkan ke lembaga lain. Namun  data dari PA hanya mencatat kekerasan psikis dan ekonomi. Sementara lembaga pengada layanan mencatat pengaduan kekerasan fisik maupun seksual dalam perkawinan.

Jalur lain yang juga ditempuh adalah membawa masalah keluarga ke KUA/BP4 untuk melakukan konseling. Namun lembaga ini tidak efektif dalam memberikan solusi sebagaimana yang diharapkan para pihak. BP4 tidak memiliki wewenang bila pelaku tidak mau datang, dan cenderung melihat masalah keluarga khususnya yang berdimensi KDRT sebagai cekcok biasa. Dalam beberapa kasus, KUA/BP4 tidak merujuk untuk diselesaikan ke Pengadilan dengan alasan hal itu merupakan masalah internal keluarga.

Dengan memilih penyelesaian masalah perkawinan berdimensi KDRT ke jalur perdata (perceraian) pada dasarnya tidak memenuhi keadilan. Adanya dimensi KDRT dalam kasus gugatan perceraian sering luput dari pertimbangan hakim sehingga korban tidak memperoleh hak-haknya karena kasusnya hanya dilihat sebagai “perselisihan yang tidak bisa lagi didamaikan”. Selain itu, konsep perceraian dalam penafsiran ajaran Islam masih dianggap sebagai hak suami, sehingga ketika istri mengajukan cerai maka gugur hak-haknya atas nafkah iddah tanpa memperhitungkan alasan yang dikarenakan KDRT. Dalam banyak kasus, perempuan dituduh nusyuz (durhaka pada suami) ketika meninggalkan rumah bersama, padahal itu dilakukan untuk menghindari KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Akibatnya, ia tidak berhak atas nafkah iddah dan mut’ah tatkala ia “divonis” sebagai pelaku nusyuz (“Kondisi Perempuan Dibawah Hukum Islam di Indonesia”, LBH-APIK 1999).

Bila ingin bercerai dan sekaligus mendapatkan keadilan atas KDRT yang ia alami, perempuan/ istri harus menempuh dua peradilan secara terpisah. Padahal ini bukanlah hal yang mudah dilakukan korban. Keterbatasan sanksi memberi dilema tersendiri, khususnya bagi istri yang dalam banyak kasus perceraian masih berharap ada kebaikan suami untuk memberi nafkah pada dirinya maupun untuk kepentingan anak-anaknya . Di sisi lain, korban pun enggan harus sampai dua kali berurusan dengan peradilan yakni untuk kasus perdata dan pidana (KDRT).  Selain itu, kompleksitas sistem peradilan keluarga saat ini dengan situasi keterpisahan atau ketidakterpaduan dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan dan keluarga menyebabkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah yang dimandatkan oleh konstitusi, tidak terpenuhi.

Di sinilah ide sistem pengadilan keluarga yang terintegrasi dipandang sebagai salah satu solusi yang patut dipertimbangkan, terutama untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan dualisme dan dikotomi hukum, disamping kebutuhan perlunya perubahan menyeluruh atau reformasi hukum keluarga secara komprehensif.

Pengadilan Keluarga

Terdapat setidaknya dua peluang lahirnya pengadilan keluarga dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, melalui sistem kamar khusus untuk masalah keluarga di Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan khusus keluarga di tingkat peradilan agama dan peradilan umum. MA telah menerapkan peradilan dengan sistem kamar sebagaimana tertuang dalam SEMA No. 106 Tahun 2012 dan No. 107 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistim Kamar, telah membagi kamar ke dalam pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Bidang perdata khusus dan pidana khusus akan digabung masing-masing ke kamar perdata dan kamar pidana.

Sistem kamar yang dimaksud merupakan pengelompokan hakim-hakim yang memiliki keahlian atau spesialisasi hukum yang sama atau sejenis, dan hakim-hakim tersebut hanya akan mengadili perkara yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam satu kamar bisa terdapat satu atau lebih majelis, disesuaikan dengan banyak perkara. Kamar-kamar ini bukan badan-badan peradilan yang terpisah, melainkan tetap dalam satu badan peradilan.  Dengan peluang sistem kamar tersebut, dapat diupayakan agar ada kamar khusus untuk mengadili perkara-perkara khusus keluarga dengan hakim yang khusus pula misalnya hakim-hakim yang memiliki keahlian dalam mengadili masalah khusus keluarga secara terpadu.

Terkait peradilan agama, Pasal 3A UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 memungkinkan membentuk suatu pengadilan khusus. Penjelasan Pasal 3A UU No. 50 Tahun 2009 menyebut, yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah “adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama. Dimana dapat dibentuk pengadilan khusus….”. Sedang yang dimaksud “yang diatur dengan undang-undang” adalah “susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya”. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Peluang dan ketentuan serupa dalam lingkup peradilan umum diatur dalam Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud “diadakan pengkhususan pengadilan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, peluang keterpaduan. Beberapa aturan nasional telah memberi peluang penggabungan perkara pidana dan perdata, hal mana dapat menjadi pertimbangan keaarah keterpaduan dalam penyelesaian masalah keluarga berdimensi pidana. Pertama, dalam aturan dalam kasus persangkaan pemalsuan surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 138 (7) dan (8), suatu perkara pidana dapat mempengaruhi pemeriksaan perkara perdata (atau sebaliknya). Sebagaimana juga diatur dalam Rechtsreglement voor de bintengewesten (Rbg), Pasal 164 (7) yang menyebut, ”Jika pemeriksaan mengenai kebenaran surat yang diajukan itu menerbitkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang-orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri yang mengirim surat-surat itu kepada pejabat yang berwenang menuntut kejahatan itu.”

Kedua, dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (perdata) ke dalam perkara pidana, dimana Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyebut, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Jelaslah, pengadilan khusus keluarga yang lebih terpadu dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga merupakan  kebutuhan yang mendesak mengingat kepentingan perempuan korban yang tersingkirkan terutama akses mereka terhadap keadilan selama ini. Pengadilan khusus ini juga pada dasarnya bukan hal yang tidak mungkin diupayakan bila melihat pada berbagai peluang dalam sistem hukum. Berbagai pelajaran bisa dipetik dari pengalaman pengadilan keluarga di beberapa Negara lain, yang secara umum memperlihatkan ciri khas penyelesaian masalah keluarga dilakukan secara terintegrasi dan terpadu (perdata, pidana, layanan bagi korban) dengan pendekatan hak asasi manusia.

 

 

*R. Valentina Sagala adalah Penasihat Hukum, HAM, dan Gender, aktif di Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3); Ellin Rozana adalah Direktur Eksekutif Institut Perempuan


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!