Siaran Pers INSTITUT PEREMPUAN menanggapi Pemberitaan Perkawinan Siri Bupati Garut Aceng HM Fikri


Diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi. Masih dalam suasana menyambut Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 25 November, media massa memberitakan perkawinan siri yang dilakukan Bupati Garut Aceng HM Fikri dengan seorang perempuan berusia 18 tahun. Sebagaimana diberitakan, perkawinan ini hanya berlangsung 4 hari setelah Aceng HM Fikri menceraikan melalui pesan singkat. Akibatnya, korban menderita depresi dan menuntut permintaan maaf sang Bupati.

Perkawinan siri sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan ke Negara bertentangan dengan hukum. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat (2)). Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan mengundangkannya dengan UU No. 7 Tahun 1984, dimana diatur mengenai salah satu bentuk kewajiban Negara, yaitu menjamin pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan (Pasal 2 huruf d). Hal ini sejalan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dimana Bab V tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, secara jelas mengatur bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia (Pasal 71).

Perkawinan siri berdampak pada lemahnya posisi perempuan secara hukum yang pada akhirnya menghalangi pemenuhan HAM perempuan dan anak, seperti suami ingin menikah lagi, penelantaran rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, masalah harta bersama, hak anak, dsb. Kasus Bupati Garut mengindikasikan ketidakpatuhan pejabat pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan HAM. Perilaku ini mencerminkan masih kuatnya pandangan yang mendiskiriminasi perempuan dan tidak memahami kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi HAM perempuan.

Seperti dilansir beberapa media, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan tidak dapat memberi sanksi kepada Bupati Garut Aceng HM Fikri atas kasus ini. Menurutnya, pemberian sanksi pelanggaran etika pemimpin daerah tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Mencermati kondisi di atas, INSTITUT PEREMPUAN menuntut:

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati Garut dan pejabat pemerintah lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan dan upaya penegakan HAM.
  2. Sejalan dengan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender yang saat ini ada dalam Prolegnas 2012, sudah seharusnya DPR dan Pemerintah menyeriusi pembahasan RUU ini, guna menjawab berbagai persoalan kekosongan hukum di tingkat pelaksanaan, agar di kemudian hari tidak ada lagi tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyelenggara yang bertentangan dengan penegakan HAM perempuan.
  3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan layanan pemulihan bagi korban.

 

Bandung, 30 November 2012

Demi keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan,

INSTITUT PEREMPUAN

 

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.                                               

Chairperson of Executive Board


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!