Siaran Pers INSTITUT PEREMPUAN Memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 25 November 2012: “Wujudkan Perlindungan PRT Migran melalui Penyusunan RUU Perlindungan TKI dan Anggota Keluarganya”


Pelanggaran hak asasi perempuan terus terjadi. Kali ini, seorang pekerja migran perempuan (TKW) menjadi korban perkosaan oleh tiga anggota Kepolisian Malaysia. Saat korban bepergian di Prai, Penang, Malaysia, kendaraan yang ditumpanginya dihentikan dua petugas kepolisian. Karena hanya bisa menunjukkan fotokopi paspor, korban dibawa ke kantor polisi, kemudian disekap dan diperkosa. Korban lalu dibawa ke Taman Impian di Alma dan dilepaskan. Tak lama, terkuak kasus perkosaan terhadap pekerja rumah tangga migran (TKW-PRT)berusia 15 tahun dan diindikasi korban perdagangan anak. Korban asal Aceh ini diperkosa dan dianiaya oleh majikannya di Malaysia.

 

Kasus-kasus ini semakin menguatkan urgensi revisi terhadap UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Telah lama UU ini dianggap tidak mampu mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran. Tak hanya itu, UU PPTKILN masih jauh dari mengakomodir hak-hak PRT. Padahal, diperkirakan setidaknya 72% pekerja migran Indonesia (TKI) adalah perempuan. Data dari JALA-PRT tahun 2012 (Jaringan Nasional Advokasi Perlindungan PRT), dari seluruh pekerja migran perempuan (TKW), 92% diantaranya  bekerja sebagai PRT. Merujuk data BNP2TKI, pada 2011 saja terdapat 2.209 pelecehan/kekerasan seksual dan 535 orang perempuan pekerja migran yang kembali ke tanah air dalam keadaan hamil.

 

Oleh karena itu, sudah seharusnya perlindungan terhadap PRT migran diatur dalam UU. Proses revisi terhadap UU PPTKILN tidak boleh terlepas dari instrumen HAM internasional. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui UU No. 6 Tahun 2012. Selain itu, Indonesia telah menandatangani Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi PRT. Proses revisi sudah seharusnya mengadopsi standar perlindungan dalam kedua konvensi.

 

Oleh karena ini, memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun ini, kami, INSTITUT PEREMPUAN menuntut:

1.      DPR dan Pemerintah menyusun RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya dengan mengakomodir hak dan perlindungan PRT sesuai instrumen HAM internasional, termasuk adanya perlindungan PRT migran dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

2.      DPR dan Pemerintah mengintensifkan pembahasan RUU dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya PRT, pekerja migran, dan anggota keluarganya.

3.      Perwakilan RI di luar negeri agar serius memberikan perlindungan, bantuan hukum dan pemulihan kepada PRT migran korban kekerasan.

 

Bandung, 25 November 2012

Demi keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan,

INSTITUT PEREMPUAN

 

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.                                               

Chairperson of Executive Board

Informasi lain: http://www.institutperempuan.or.id/?cat=6 atau http://www.institut-perempuan.blogspot.com/2012/11/kampanye-16-hari-anti-kekerasan_20.html atau follow Twitter: @Instperempuan atau @ValentSagala

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Berani Sentuh, Saya Laporkan! Rabu, 28 Nov’12, @america
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence)

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!