Pernyataan Pers INSTITUT PEREMPUAN menyambut Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 25 November 2011: “Negara Wajib Melindungi Perempuan Pekerja Rumah Tangga”


Komitmen Indonesia dalam melindungi perempuan dari kekerasan masih dipertanyakan. Sejak diratifikasinya CEDAW melalui UU No 7 Tahun 1984, angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Selain itu, sejak diundangkannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, aparat penegak hukum belum sepenuhnya familiar dan menggunakan kedua UU tersebut untuk menjerat pelaku.

Dalam konteks perempuan pekerja rumah tangga (PRT), kinerja perlindungan negara masih jauh dari memuaskan. Terhitung sejak 2007 hingga 2011, tercatat 726 kasus kekerasan berat terhadap PRT di Indonesia, terdiri dari 536 kasus upah tak dibayar, 348 diantaranya terjadi pada PRTA, 617 kasus penyekapan, penganiayaan hingga luka berat, dan bahkan meninggal (JALA PRT). Kinerja perlindungan negara terhadap PRT migran masih jauh dari memuaskan. Berdasarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), sepanjang 2010 jumlah penempatan pekerja migran mencapai 533.425 orang; dimana sebanyak 76 % bekerja di sektor informal yang mayoritas pekerja rumah tangga. Data sepanjang 2010 menunjukkan jumlah kasus yang dialami oleh pekerja migran sebanyak 59.821 kasus. 4.341 kasus penganiayaan, 2.979 pelecehan seksual, majikan bermasalah 4.380, gaji tidak dibayar 2.821.

Pada tahun ini, kita dikejutkan oleh eksekusi mati yang menimpa PRT migran. Pada Juni 2011, tanpa ada pemberitahuan resmi ke pemerintah Indonesia, otoritas Saudi Arabia menghukum mati Ruyati binti Sapubi oleh Pengadilan Saudi Arabia setelah divonis bersalah atas pembunuhan terhadap majikannya. Saat ini, publik Indonesia dilanda kecemasan atas keselamatan Tuti Tursilawati, PRT migran asal Majalengka, Jawa Barat, yang juga divonis bersalah atas pembunuhan terhadap majikannya. Padahal terungkap dalam pengadilan bahwa keduanya membunuh karena terdesak membela diri dari kekerasan yang dilakukan majikannya. Namun, fakta ini seakan dilupakan begitu saja oleh otoritas Saudi Arabia. Selain Tuti, saat ini masih ada 4 orang PRT migran juga telah divonis hukuman mati.

Menyadari masih longgarnya kebijakan negara terhadap PRT migran dan dalam negeri, maka publik berharap tinggi pada upaya legislasi terkait PRT seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi UU No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN dan Ratifikasi Konvensi PBB tentag Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya. Namun hingga kini belum ada RUU diatas yang disahkan. RUU Perlindungan PRT hingga saat ini bahkan belum juga dibahas sejak menjadi Program Legislasi Nasional 2010 dan 2011. Pemerintah dan DPR terbukti tidak memiliki political will dan memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak PRT. Hal ini jelas bertolak belakang dengan pidato Presiden SBY dalam Sesi ke-100 Sidang ILO tentang  komitmennya mendukung Konvensi ILO tentang Kerja Layak PRT  dan dalam melakukan perlindungan bagi PRT migran maupun dalam negeri.

Oleh karena ini, dalam momen Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kami, INSTITUT PEREMPUAN menuntut:

  1. DPR dan Pemerintah untuk segera melakukan pembahasan RUU Perlindungan PRT;
  2. DPR dan Pemerintah merevisi UU No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN dengan memperluas cakupan perlindungan yang diberikan oleh Negara;
  3. DPR dan Pemerintah Meratifikasi Konvensi ILO No 189 tentang Kerja Layak Bagi PRT;
  4. DPR dan Pemerintah Meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
  5. Pemerintah segera menyusun MoU antara Indonesia dan negara penerima PRT migran dengan memastikan muatan HAM;
  6. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi mengupayakan pembatalan hukuman mati terhadap PRT migran yang terancam maupun yang telah divonis hukuman mati;
  7. Pemerintah mengupayakan sistem perlindungan bagi PRT baik migran maupun dalam negeri.

 

 

Bandung, 25 November 2011

Demi keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan,

INSTITUT PEREMPUAN

 

 

 

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.                                               

Chairperson of Executive Board                                                    

INSTITUT PEREMPUAN


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!