Pernyataan Pers INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR atas Vonis Hukuman Mati PRT Migran Tuti Tursilawati dan Satinah di Saudi Arabia


Potret pelanggaran HAM terhadap perempuan semakin kelam. Pekan lalu, Indonesia kembali dikejutkan oleh jatuhnya vonis hukuman mati bagi PRT migran di Saudi Arabia. Satinah, pekerja rumah tangga (PRT) migran asal Ungaran, Jawa Tengah, dituduh membunuh dan mengambil uang majikan perempuannya senilai 37.970 riyal. Tuti Tursilawati, asal Majalengka, Jawa Barat, diputus bersalah membunuh majikan laki-lakinya. Pembunuhan yang dilakukan keduanya diakui sebagai upaya pembelaan diri dari penganiayaan dan kekerasan seksual yang akan dilakukan majikan.

Tuti dan Satinah bersama 24 buruh migran Indonesia lainnya saat ini terancam hukuman mati di Saudi Arabia. Disamping itu juga ada Siti Zaenab, Aminah dan Darmawati. Hingga saat ini, pihak keluarga korban tidak memberikan maaf kepada Tuti dan Satinah, suatu hal yang menghalangi pembebasan keduanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut Menlu Marty Natalegawa mengirim surat ke Raja Saudi Arabia agar membantu memfasilitasi proses permintaan maaf. Satgas TKI yang dipimpin Maftuh Basyuni bertolak ke Saudi Arabia mengupayakan permohonan maaf.

Situasi darurat ini seakan tidak disadari oleh Pemerintah. Sejak mencuatnya pemberitaan media massa mengenai kasus ini, tidak sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan komentar resmi terkait masalah ini. Tidak ada pula gelagat Presiden SBY turun langsung dalam melobi kerajaan Saudi Arabia. Ini menunjukkan ketidakseriusan rezim SBY menyikapi perlindungan PRT migran. Presiden SBY lebih “serius” merampungkan reshuffle kabinet dan seolah-olah lupa akan tenggat waktu 6 November 2011, tanggal yang diperkirakan sebagai pelaksanaan hukuman mati bagi Tuti Tursilawati. Perlindungan bagi PRT migran hanya diperlakukan sebagai alat politik pencitraan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara penyikapan Presiden SBY pada kasus Tuti dan Satinah dan pada kasus Ruyati dimana kemarahan publik atas terbunuhnya Ruyati memaksa Presiden SBY memberikan pernyataan resmi.

Pemerintah Indonesia seharusnya belajar dari kasus Ruyati dimana kelalaian pemerintah melindungi rakyatnya berujung kepada kematian warga negaranya. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Indonesia seharusnya melaksanakan perlindungan terhadap PRT migran yang dimandatkan Rekomendasi Umum CEDAW No 26 tentang Buruh Migran Perempuan.

Selain itu, berulang kali temuan lapangan menunjukkan kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan majikan terhadap PRT menjadi faktor dibalik peristiwa pembunuhan. Serupa dalam kasus Ruyati, Tuti dan Satinah membunuh karena membela diri dari kekerasan dari majikannya. Pengabaian fakta-fakta ini yang berujung pada pemberian vonis hukuman mati oleh Pengadilan Saudi Arabia mengundang tanda tanya publik. Hal ini karena terbuka kemungkinan adanya kelalaian Negara dalam menyediakan pengacara, jasa penerjemah dan bantuan pendampingan lainnya bagi terdakwa PRT migran. Kinerja Satgas TKI mulai dipertanyakan.

Mencermati kondisi diatas, INSTITUT PEREMPUAN dan Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (JAGAT JABAR), menyerukan:

1.      Pemerintah untuk segera melakukan diplomasi tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus 5 PRT migran yang telah mendapat vonis hukuman mati.

2.      Pemerintah RI melakukan evaluasi terhadap kinerja pemberian perlindungan dan advokasi hukum bagi PRT migran yang menghadapi hukuman mati serta melaporkan secara transparan kepada publik.

3.      Pemerintah Indonesia agar memfasilitasi keinginan keluarga PRT migran terdakwa dan terpidana untuk tetap saling berkomunikasi.

4.      Pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia.

5.      Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Migran dan Keluarganya (1990) dan Konvensi ILO No 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.

6.      Pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

 

 

Bandung, 20 Oktober 2011

 

 

 

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.                                                Castra Aji Sarosa

Chairperson of Executive Board                                                     JAGAT JABAR

INSTITUT PEREMPUAN


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!