Pernyataan Pers INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR atas Eksekusi Mati PRT Migran Ruyati binti Sapubi di Saudi Arabia


Indonesia kembali berduka. Seorang pekerja rumah tangga (PRT) migran asal Bekasi, Jawa Barat, yang bekerja di Saudi Arabia, Ruyati binti Sapubi (54 thn), telah menjalani hukuman pancung pada Sabtu, 18 Juni 2011 atas tuduhan membunuh majikannya Khairiya binti Hamid Mejlid. Peristiwa ini terjadi setelah Presiden SBY menyampaikan pidato di Sidang ILO ke 100 pada 14 Juni 2011 mengenai perlindungan PRT migran di Indonesia. Dalam pidato tersebut, Presiden SBY menghimbau agar negara-negara bekerja sama untuk mewujudkan kondisi pekerja yag terbaik demi terwujudnya keadilan sosial.

 

Penjatuhan hukuman pancung kepada Ruyati ini menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara di luar negeri. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa salah satu kewajiban Perwakilan RI adalah memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional (Pasal 19). Gagalnya negara melindungi dan mengadvokasi kasus Ruyati terlihat jelas dari bagaimana pihak keluarga tidak mendapatkan informasi jelas mengenai putusan pengadilan maupun waktu tepat eksekusi dilakukan.

 

Selain Pemerintah RI yang gagal melindungi rakyatnya, patut juga disoroti perlakuan Pemerintah Saudi Arabia yang tidak sesuai dengan standar HAM mengenai penjatuhan hukuman mati. Dari pemberitaan media, keluarga Ruyati tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkembangan kasus ibunya. Menurut pihak keluarga, kontak terakhir antar Ruyati dan keluarga terjadi sebelum pembunuhan terjadi yaitu pada 30 Desember 2009. Memasuki persidangan hingga menjelang eksekusi, keluarga sama sekali tidak diberitahu apalagi diberi kesempatan berkomunikasi untuk terakhir kalinya dengan Ruyati. Pemerintah Saudi Arabia juga tidak memberitahukan rencana eksekusi ini kepada Pemerintah RI. Ini jelas melanggar Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa “setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia” (Pasal 10).

 

Terkuaknya fakta tentang abainya pihak Saudi Arabia menginformasikan eksekusi ini mengundang tanda tanya publik lebih jauh menyangkut sejauhmana seluruh prosedur persidangan dan eksekusi mati telah dijalankan sesuai standar HAM internasional. Pemerintah RI seharusnya mengambil langkah-langkah penelusuran segala informasi ini untuk nantinya ditindaklanjuti sejauhmana kerjasama kedua negara mengenai penempatan buruh migran : dapat diteruskan atau justru dihentikan, mengingat buruknya situasi pelanggaran HAM di Saudi Arabia.

 

Patut dicermati pula bahwa banyak temuan menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan majikan terhadap PRT migran, mencakup kekerasan fisik, psikis dan seksual, yang melatarbelakangi kasus pembunuhan majikan. Dalam hal ini, terungkap bahwa Ruyati mendapat perlakuan kasar dari majikan sejak awal bekerja (www.detiknews.com). Oleh sebab itu, dalam advokasi mapun diplomasi yang dilakukan, Pemerintah RI seharusnya mengajukan pertimbangan mengenai fakta kekerasan tersebut dalam mengupayakan keringanan hingga pembebasan para buruh migran tersebut.

 

Mencermati kondisi diatas, INSTITUT PEREMPUAN dan Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (JAGAT JABAR), menyerukan:

1.             Pemerintah untuk menyampaikan protes keras terhadap Saudi Arabia atas kasus Ruyati.

2.             Pemerintah untuk mengusahakan pencarian informasi rinci mengenai jalannya proses persidangan hingga eksekusi mati Ruyati, termasuk meminta klarifikasi kepada Pemerintah Saudi Arabia.

3.             Pemerintah segera memfasilitasi tuntutan keluarga untuk memulangkan jenazah Ruyati dan memenuhi hak-hak almarhumah.

4.             Pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan buruh migran di Saudi Arabia.

5.             Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Migran dan Keluarganya (1990).

 


Bandung, 20 Juni 2011

 

 

 

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.

Chairperson of Executive Board                                                    

INSTITUT PEREMPUAN                                                            

 

 

 

Titin Kartini

JAGAT JABAR


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!