Sikapi Pelayanan Penanganan Kasus Dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat


Oleh : Hero Gunawan

Dalam mengukur sejauh mana peran pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melakukan penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang di Jawa Barat, Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (JAGAT JABAR) dan Institut Perempuan Bandung mengadakan diskusi pada 26 Juli 2011. Pertemuan ini bertempat di Desa Babakan Mulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, dan dihadiri oleh perwakilan lembaga dari Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Kuningan.Agenda pertemuan ini, selain menitikberatkan pada pembahasan layanan yang sudah diberikan oleh Pemerintah daerah dalam penangan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan manusia di Jawa Barat, juga digunakan sebagai ajang diskusi dan sharing penanganan kasus yang sudah dilakukan Jagat Jabar selama kurun waktu 2 (dua) tahun. Dalam kurun waktu 2009-2011, Jagat Jabar telah memberikan layanan kepada kurang lebih 164 korban. ”Sudah dua tahun lebih, Jagat Jabar sudah banyak menangani kasus. Namun sejauh mana peran penyedia layanan, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten dalam memberikan layanan dan pendampingan terhadap korban perdagangan dan kekerasaan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat” tutur Ellin. Dalam sesi sharing kasus, Bapak Castra Aji Sarosa dari  Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI) Cirebon menjelaskan, bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2011, FWBMI telah menangani 19 kasus,  diantaranya 2 kasus trafiking, reintegrasi, kasus terjatuh dari lantai atas, gaji tidak dibayar, hilang kontak, gangguan kejiwaan, meninggal dunia dan susah dipulangkan. “Rata –rata korbannya adalah anak-anak. Selain calo dan agen, relasi keluarga seperti Ibu tiri, pacar, dan kakak ikut andil dalam melakukan kekerasaan terhadap korban”, ujar Castra. Senada dengan FWBMI Cirebon, Bapak Sahudin  dari Paguyuban Buruh Migran Kuningan (BUMIKU) menjelaskan, bahwa BUMIKU telah menangani beberapa kasus diantaranya, anak yang diterlantarkan, pemalsuan dokumen dan penipuan. “Antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, ada sekitar 30 CTKI yang ditipu”, ujar Sahudin. Biasanya Pelaku masih kerabat dekat dengan korban, seperti teman atau tetangga. BUMIKU juga berperan aktif bersama dinas tenaga kerja kabupaten kuningan dalam TIM penerbitan PPTKIS yang “nakal”. Dari Indramayu, Taryanto menuturkan, advokasi yang dilakukan oleh Jalin Cippanas  adalah advokasi kasuistik dan advokasi kebijakan. Pada 2011, antara bulan Januari- bulan Juni, Jalin Cippanas telah melakukan advokasi sebanyak 21 kasus, diantaranya, Trafiking anak, KDRT, hilang kontak, pradeparture, kematian, penyekapan, kepulangan dan asuransi. ”Dari 21 kasus,  paling banyak adalah kasus hilang kontak, 6 sampai 7 kasus”, ujarnya. Sesi berikutnya adalah sharing tentang layanan yang diberikan pemerintah daerah (baca:provinsi dan kabupaten) kepada perempuan korban trafiking dan kekerasan. Peserta diskusi kebanyakan mengeluhkan kondisi layanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten masing-masing dengan persoalan yang sama yaitu minimnya anggaran. Hasil dari diskusi terbatas ini akan digunakan sebagai alat advokasi bersama dalam mendorong Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dalam meningkatkan kinerja pemberian layanan. Pertemuan ini juga merekomendasikan agar Jagat Jabar dan Institut Perempuan melakukan audience dengan DPRD Provinsi dengan agenda mendorong adanya penganggaran yang cukup untuk penanganan korban trafiking di Jawa Barat.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!