Minimnya Anggaran P2TP2A Kabupaten Cirebon, INSTITUT PEREMPUAN dan Jagat Jabar Ajak Audiensi BAPPEDA Cirebon


 

Oleh : Hero Gunawan

Untuk terus menyuarakan dan mengupayakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010. Institut Perempuan Bandung, WCC Mawar Balqis, FWBMI Cirebon mengadakan audensi dengan BAPPEDA Cirebon pada Jum’at , 24 Juni 2011.

  Bertempat di kantor BAPPEDA Kabupaten Cirebon, agenda audensi ini  adalah mendorong upaya optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Cirebon. Kinerja P2TP2A seringkali terhambat oleh faktor klasik di penganggaran. Untuk itu perlu anggaran yang besar untuk memaksimalkan peran P2TP2A dalam memberikan pelayanan dan penanganan kasus trafiking dan kekerasaan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon. Acara ini juga dihadiri perwakilan dari BPPKB, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Dalam Sambutannya, Kepala BAPPEDA, H. Cholisin menjelaskan bahwa masalah yang berkaitan dengan isu gender, pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada daerah-daerah supaya membuat program berbasis gender mainstreaming. “Kegiatan-kegiatan gender mainstreaming yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah daerah Cirebon seperti BPPKB, Disnaker, Dinsos dan Dinas Kesehatan sudah ada, namun belum berjalan secara ideal”, ujarnya. Bapak H. Cholisin juga menjelaskan bahwa unsur SKPD wajib mengagendakan program gender mainstreaming, terutama BPPKB sebagai leading sector.  Menurut Bapak Cholisin, di Kabupaten Cirebon angka melek huruf masih sangat memprihatinkan. Ditambah lagi kesetaraan gender di Kabupaten Cirebon masih jauh dari apa yang di harapkan. Kepala Dinas yang dijabat oleh perempuan di Kabupaten Cirebon baru 2 (dua) orang. ”Seharusnya disemua sektor baik sektor tenaga kerja, pendidikan, politik dan jabatan-jabatan lainnya mesti ada kesetaraan gender”akunya.

BAPPEDA Cirebon dalam hal ini telah merespons kebijakan dari pusat dengan kegiatan dan anggaran yang ada. BAPPEDA Cirebon belum bisa merencanakan kegiatan jika belum ada anggaran. Pada 2008 anggaran P2TP2A  sebesar Rp.50.000.000,- diperuntukan untuk sosialisasi, advokasi dan perbaikan sarana dan prasarana. Tahun 2009, sebesar Rp.50.000.000 ,- digunakan untuk penanganan 4 kasus diantaranya 2 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus perlindungan anak dan trafiking. Pada 2010, sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk pelatihan konseling UPT, BPPKB, Kader Desa, gaji cleaning service, penangan kasus yang di laporkan oleh Banati, yaitu kasus penganiyaan anak di pabrik Teh Djangkar dan penganiayaan anak. Pada 2011, anggaran P2TP2A, sebesar Rp.70.000.000,- digunakan untuk sewa gedung, penyelenggaraan seminar di kelurahan/pedesaan mengenai pencegahan trafiking dan KDRT dengan melibatkan seluruh kepala desa/lurah.

Menurut Ellin Rozana, Direktur Eksekutif INSTITUT PEREMPUAN, sejak 2006, Institut Perempuan dan FWBMI aktif dalam penanganan dan pendampingan kasus trafiking perempuan dan anak.  Ellin mengatakan, bahwa Institut Perempuan, FWBMI dan WCC Mawar Balqis adalah unsur masyarakat sipil yang punya banyak keterbatasan, baik waktu dan sumber daya untuk menangani dan mendampingi kasus perempuan dan anak.  “Oleh karenanya, kami mengadakan audensi ini untuk menyuarakan problem-problem dilapangan terkait pelayanan, penanganan dan pendampingan kasus-kasus perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon”, papar Ellin.  Perempuan yang sehari-hari aktif dan bergelut dengan dunia feminisme ini  menegaskan, bahwa agenda audensi ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi peran P2TP2A di Kabupaten Cirebon. Kinerja P2TP2A seringkali terhambat oleh faktor klasik di penganggaran. Untuk itu perlu anggaran yang besar untuk memaksimalkan peran P2TP2A dalam memberikan pelayanan dan penanganan kasus trafiking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu  Castra Aji Sarosa dari FWBMI Cirebon, merasa prihatin dengan kondisi buruh migran di Indonesia. Pada 2010, menurut catatan data kasus dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dari Terminal 4 Selapanjang, buruh migran asal Cirebon yang mengadukan masalahnya di terminal kepulangan sebanyak 1.519 orang.  Selain itu sejak Januari hingga Juni 2011, FWBMI telah melakukan penanganan kasus buruh migran sebanyak 19 kasus. Di antaranya kasus trafiking, gaji tidak dibayar, asuransi, reintegrasi dan hilang kontak. Bapak Castra meminta supaya Pemerintah Kabupaten Cirebon mengupayakan dan memperjuangkan hak-hak buruh migran. Menurut Bapak Castra, hal ini disebabkan banyaknya buruh migran dan keluargannya yang tidak tahu mengenai hak-haknya. Menyoroti anggaran penanganan kasus di P2TP2A Kabupaten Cirebon tahun 2011 yaitu sebesar Rp.70.000.000, Bapak Castra yang pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pusat SBMI ini mengatakan bahwa anggaran tersebut sangat minim dan tidak sebanding dengan tugas P2TP2A yang sangat banyak.

Dalam menanggapi pernyataan dari para peserta audiensi, Tati dari BAPPEDDA Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa dalam membuat perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA telah membuka ruang partisipatif masyarakat melalui Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrembang) yang diawali dari tingkat dusun, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Dalam Musrembang, masyarakat bisa mengusulkan usulan prioritas. Usulan anggaran untuk usulan prioritas ini bisa dimasukan dalam pagu indikatif kewilayahan.

Peserta audiensi menilai, bahwa hasil audensi kali ini belum menemukan titik temu soal komitmen Pemerintah Daerah mengenai optimalisasi penganggaran untuk P2TP2A Kabupaten Cirebon. Maka untuk itu, peserta audiensi akan mengagendakan  audensi berikutnya dengan DPRD Cirebon untuk mendorong adanya anggaran penanganan kasus buruh migran di Cirebon.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
“Minimnya Anggaran P2TP2A Kabupaten Cirebon, INSTITUT PEREMPUAN dan Jagat Jabar Ajak Audiensi BAPPEDA Cirebon”
Ruyati, Tragedi Kita

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!