Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan harus Dicabut !


 PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

 

MASYARAKAT SIPIL INDONESIA DAN AMNESTY INTERNASIONAL

 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010

tentang Sunat Perempuan Harus Dicabut !

 

 

Pihak berwenang Indonesia (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan Presiden RI) harus selekasnya mencabut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang dikeluarkan pada November 2010, dan sebaiknya menerapkan peraturan khusus dengan hukuman yang pantas untuk melarang segala jenis praktik sunat perempuan, baik secara simbolis, perusakan alat kelamin perempuan hingga praktik mutilasi/ pemotongan alat kelamin perempuan di Indonesia.

 

Medikalisasi praktek sunat perempuan oleh petugas kesehatan, baik dengan tindakan pengirisan, pemotongan atau pengguntingan, maupun perusakan alat kelamin perempuan dan sekitarnya, sebenarnya telah dilarang oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Nomor HK.00.07.1.3.1047a yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, tahun 2006. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan justru bertolak belakang dengan Surat Edaran tersebut, dan merupakan kemunduran bagi penegakan hak asasi perempuan oleh Kementerian Kesehatan RI.

 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan melegitimasi praktik perusakan alat kelamin perempuan hingga pada mutilasi/ pemotongan alat kelamin perempuan, yang selama ini di kenal dengan istilah “Sunat Perempuan”. Peraturan tersebut juga memberi otoritas pada pekerja medis tertentu, seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukannya. Prosedur sunat perempuan ini mencakup “Lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum clitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris” (Pasal 4 ayat 2 (huruf g)).

 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan berlawanan dengan langkah pemerintah memperkuat kesetaraan gender dan melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Peraturan itu juga tidak mempunyai dasar hokum yang jelas dan bahkan melanggar sejumlah hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) – pasal 5 tentang larangan melakukan kekerasan fisik, dan UU No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan – Bagian Keenam tentang Kesehatan Reproduksi.

 

Berbagai jenis praktik sunat perempuan, baik secara simbolis, perusakan alat kelamin perempuan hingga praktik mutilasi/ pemotongan alat kelamin perempuan (anak perempuan) merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang harus dihapuskan.  Tindakan ini merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap integritas tubuh perempuan. Ketika negara gagal secara efektif menentang praktik ini maka akan mendorong persepsi masyarakat bahwa orang lain berhak mengontrol seksualitas seorang perempuan atau anak perempuan. Berbagai masyarakat sipil di Indonesia dan Amnesty International khawatir Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sunat Perempuan ini membenarkan dan mendorong berbagai jenis praktik sunat perempuan.

 

Praktik sunat perempuan berpotensi mengakibatkan pendarahan, kesakitan, penderitaan, serta hilangnya kenikmatan hubungan seksual bagi perempuan. Berbagai praktik sunat perempuan juga mendorong pelabelan (stereotyping) yang diskriminatif atas seksualitas perempuan. Dari segi kesehatan penyunatan perempuan anak-anak maupun dewasa sangat membahayakan alat dan kesehatan reproduksi perempuan dan berpotensi menghilangkan hak untuk menikmati hubungan seksual yang sehat dan menyenangkan bagi perempuan. Dalam banyak kasus terjadi infeksi dan abses pada organ vital reproduksi perempuan serta akan mudah terpapar pada penyakit menular seksual yang pada gilirannya menggangu kesehatan perempuan secara umum.

 

Sebagaimana terdokumentasikan dalam laporan tahun 2010 berjudul Tak ada pilihan: Hambatan atas kesehatan reproduktif di Indonesia, Amnesty International mendapat informasi dari banyak perempuan dan anak perempuan bahwa mereka memilih untuk melakukan sunat perempuan untuk bayi perempuan mereka dalam beberapa tahun terakhir ini.  Praktik ini umumnya dilaksanakan oleh dukun bayi tradisional dalam enam minggu pertama setelah kelahiran bayi perempuan mereka. Para perempuan tersebut mengatakan mereka meminta bayi perempuan mereka untuk menjalankan sunat perempuan untuk alasan keagamaan. Alasan lainnya adalah menjamin “kebersihan” anak bayi perempuan (bagian luar kelamin perempuan dianggap kotor) dan menghindari penyakit; melanggengkan praktik budaya atau lokal, yang semua intinya bertujuan menekan hasrat seksual perempuan. Praktek sunat perempuan digambarkan mulai dari “goresan simbolik” namun tetap mengenai klitorisnya (jadi tetap berdampak) sampai dengan memotong sebagian kecil klitoris (ini yang paling umum terjadi). Banyak perempuan yang diwawancara tersebut setuju bahwa akan ada dampak pendarahan setelahnya.  

 

Terlepas dari cara/prosedurnya, praktek sunat perempuan menekankan pelabelan / stereotyping yang diskriminatif, karena perempuan dianggap “kotor” atau ”rendah”, perempuan tidak berhak membuat pilihan mereka sendiri mengenai seksualitas, perempuan hanya bisa bermartabat secara penuh dalam praktek keagamaan jika badan mereka diubah, artinya secara inheren, ada yang salah dengan tubuh perempuan. Perilaku-perilaku yang merendahkan perempuan seperti ini sering kali dijadikan justifikasi kekerasan terhadap perempuan.

 

Dalam kesimpulan observasinya (Concluding Observation) Komite PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) tahun 2007, merekomendasikan Indonesia untuk mengembangkan rencana aksi untuk menghapus apapun praktik perusakan sekecil apapun hingga praktik mutilasi/ pemotongan kelamin perempuan (Female Genital Mutilation), termasuk mengimplementasikan kampanye penyadaran publik untuk merubah persepsi budaya yang terkait dengannya, serta menyediakan pendidikan yang memasukkan praktik tersebut sebagai pelanggaran hak asasi perempuan dan anak perempuan dan tidak memiliki dasar dalam agama.

 

Praktik perusakan alat kelamin perempuan hingga praktik mutilasi/ pemotongan kelamin perempuan (Female Genital Mutilation), juga menjadi sorotan Komite PBB untuk Menentang Penyiksaan dalam kesimpulan observasinya (Concluding Observation)  tahun 2008. Komite ini memberi rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil semua langkah yang memadai untuk menghapuskan praktik mutilasi/ pemotongan kelamin perempuan yang berkelanjutan, termasuk melalui kampanye-kampanye peningkatan kesadaran dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil.

 

Sebagai pihak negara CEDAW dan CAT, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah berikut sebagai prioritas:

 

1.      Mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan, dan memastikan bahwa peraturan tersebut mematuhi sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam CEDAW.

 

2.      Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan Nomor HK.00.07.1.3.1047a yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, tahun 2006 dapat diberlakukan secara konsisten dan diperluas terhadap semua pihak di masyarakat khususnya yang menangani masalah kesehatan serta ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Mentri. 

 

3.      Melaksanakan publik kampanye peningkatan kesadaran untuk mengubah persepsi budaya yang terkait dengan sunat perempuan.

 

Jakarta, 23 Juni 2011

 

Pernyataan ini di dukung oleh :

 

Organisasi Indonesia0

Aceh Peace Consultative Management/APCM

Aliansi Pelangi Antar Bangsa

Aliansi Sumut Bersatu (ASB)

Alimat

ANSIDEM

ANSIPOL

Ardhanary Institute

Asian Moslem Action Network (AMAN) Indonesia

Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI)

Barisan Perempuan Indonesia

BITES

CEDAW Working Group Initiative

Center for Human Rights Law Studies (HRLS), Faculty of Law, Airlangga University

CIMW

Demos

Fahmina Institute

Federasi LBH APIK Indonesia

Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulawesi Selatan

GemaPalu, Lumajang

GONG PEACE MAGAZINE

GPSP

Herlounge (Viena Tanjung)

Human Rights Working Group (HRWG)

Indonesia AIDS Coalition

Indonesia Support Facility (InSuFa)

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

Institut Hak Asasi Perempuan (IHAP), Yogyakarta

Institut Perempuan, Bandung

IRSAD (Institute for Religion and Sustainable Development), West Sumatra

JALA PRT

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3)

JASS Indonesia

Kalyanamitra

Kartini Asia Network

Kaukus Perempuan DPD RI

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Bali

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Bangka-Belitung

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Banten

KePPaK PEREMPUAN Komisariat DKI Jakarta

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Jawa Barat

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Jawa Tengah

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Jawa Timur

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Barat

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Selatan

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Tengah

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Timur

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kepulauan Riau

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Nusa Tenggara Barat

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Nusa Tenggara Timur

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Barat

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Selatan

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Tenggara

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Utara

KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sumatera Selatan

KePPaK PEREMPUAN Pusat

Koalisi Aktivis Perempuan Sulawesi Selatan (Sulsel)

Koalisi NGO HAM Aceh (Evi Zain)

Koalisi Perempuan Indonesia

Konsorsium untuk Kepemimpinan Politik Perempuan Jawa Barat (KPPP Jabar)

KPKB

LBH APIK Banten

LBH APIK DI Yogyakarta

LBH APIK DKI Jakarta

LBH APIK Jawa Tengah

LBH APIK Kalimantan Barat

LBH APIK Kalimantan Timur

LBH APIK Makasar (Sulawesi Selatan)

LBH APIK Nanggroe Aceh Darussalam

LBH APIK Nusa Tenggara Barat

LBH APIK Nusa Tenggara Timur

LBH APIK Papua

LBH APIK Sulawesi Tengah

LBH APIK Sulawesi Utara

LBH APIK Sumatera Barat

LBH APIK Sumatera Selatan

LBH APIK Sumatera Utara

LBH Makassar

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung (Helda Khasmy)

Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)

Matepe Makassar

Mitra Perempuan

Ourvoice

PD POL

PELKESI

Pelpem GKPS

Perempuan Mahardhika

Pergerakan Indonesia

Perkumpulan Cut Nyak Dien, Yogyakarta

Perkumpulan IDEA Yogyakarta

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

Perkumpulan Rumah Perempuan, Jember

PLU Satu Hati

PMK HKBP Jakarta

PT SUSDEC member of LPTP, Solo

Puan Amal Hayati

Pusat Pendidikan & Advokasi Masyarakat Marginal (Perkumpulan PEDULI in Medan)

Rahima

Raising Her Voice, OXFAM GB - Indonesia

Rumpun Gema Perempuan

Sahabat Perempuan dan Anak Indonesia (SAPA Indonesia)

SA-KPPD, Surabaya

SAPA Institute

SAPDA Jogja (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak)

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan

Serikat Perempuan Bantul

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri- Sulawesi Selatan

Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa – Aceh

Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta

Solidaritas Perempuan,Kendari

The Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) - Mufti Makaarim al-Ahlaq

Walhi Kalbar (Hendrikus Adam)

YAKKUM

YASANTI, Yogyakarta

Yayasan Anugerah Bina Insani (YABI)

Yayasan Jurnal Perempuan

Yayasan Walang Perempuan- Ambon

YLK Sulawesi Selatan (Sulsel)

 

Organisasi Internasional/ Regional

AMAN foundation Kalkata, India

AMAN, Srilanka

Amnesty International

ASEAN Progressive Muslim Movement (APMM)

Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD)

Asian Muslim Action Network (AMAN), Thailand

Asian Women’s Resource Centre (AWRC) for Culture and Theology

GSIR Ritsumeikan University

INFORM Documentation Centre, Sri Lanka

IWRAW Asia Pacific

JASS SEA

Muntada-Arab Forum for Sexuality Education & Health, Palestine

Nasawiya, The Feminist Collective, Lebanon

Ngozi Nwosu-Juba

Sisters In Islam, Malaysia

Southeast Asia Women’s Caucus on ASEAN

Vision Spring Initiatives

Women for Women’s Human Rights, Istanbul, Turkey

Women Living Under Muslim Laws - International Coordination Office
Unit 23, 25-27 Bickerton Road, London N19 5JT (UK)

 

Individu

Agus Sutomo, Lembaga Gemawan, Indonesia

Anna Blaszczyk, Polandia

Anna Strempel, Banda Aceh, Indonesia

Christine Anderson

Daniel, Indonesia

Deryn Mansell, guru bahasa Indonesia di Australia

Dewi Anggraeni, Melbourne, Australia

Dr. Free hearty, WOHAI

Dr. Tiara M Nisa, Indonesia

Evelyne Accad (Professeur Emerite, University of Illinois, Lebanese American University)

Exsaudi Romadia M. Simanjuntak, Indonesia

Firliana Purwanti, Indonesia

Fitri Bintang Timur, Indonesia

Ian Usman LEWIS, Campbell Barracks, SWANBOURNE WA

Jack McNaught, Director of International Internships Pty Ltd

Joko Sulistyo, Indonesia

Joy Appleby

Julia Suryakusuma, Indonesia

Katharine McGregor, the University of Melbourne

K.D.Thomas, Volunteer Graduate, Lembaga Penjelidian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Eknomi (1955-1960)

Maesy Angelina, Indonesia

Merry Iyi

Mitra-華友-femivegi

Ms Elena Williams, Australian National University

Mukhotib MD, PAUD Pandan Wangi, Magelang

Mustafa Sabaroedin, Minang Saiyo Melbourne

Nina Nurmila, a member of Alimat and a lecturer of Universitas Islam Negeri Bandung

Nino Viartasiwi, GSIR Ritsumeikan University, Kyoto-JAPAN

Nunung Fatma, Indonesia

Nurul Sutarti, Yayasan Krida Paramita, Surakarta, Indonesia

Orlando Baylon Gravador, Task Force Detainees of the Philippines

Padmawati Ari Suryani, Asian Women’s Resource Centre (AWRC) for Culture and Theology

Prof. Dr Saskia E. Wieringa, University of Amsterdam

Putri Kanesia, KontraS

R. Valentina Sagala, Indonesia

Ratu Dian Hatifah, Indonesia

Rita, Indonesia

Sally Hill, Law Student, Australia

Syafira Hardani

Theresia, Indonesia

Tunggal Pawestri. BITES, Indonesia

Witryna Anna Gostkawskiej

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Ruyati, Tragedi Kita
PERNYATAAN SIKAP JALA PRT – KOMITE AKSI PEKERJA RUMAH TANGGA MENYAMBUT LAHIRNYA KONVENSI ILO NO. 189 TTG KERJA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!