Apa Sesungguhnya Substansi Kuota 30% ?


oleh: R. Valentina*

Belakangan ini, saya lebih intens terlibat dalam berbagai diskusi mengenai kuota 30% bagi perempuan. Wacana yang berkembang dalam masyarakat memang sangatlah beragam. Mulai dari yang tak mau ambil pusing, gembira bercampur pesimis, kesal, menyayangkan, hingga sinis. Tak hanya masyarakat awam, di kalangan aktivis yang mengaku pro demokrasi pun, masih banyak pendapat miring soal kuota 30%. “Ada yang nggak enak aja rasanya. Kayaknya ini salah atau dosanya laki-laki”, demikian celetuk serius seorang aktivis laki-laki dalam sebuah diskusi di Bandung beberapa waktu lalu.

Umumnya orang mengatakan tuntutan kaum perempuan untuk memiliki wakil-wakil perempuan di lembaga pengambil keputusan adalah isu baru di kalangan perempuan Indonesia. Tak banyak yang tahu, Bandung menyimpan historis lahirnya tuntutan ini, 65 tahun yang lalu. Di kota kembang inilah, pada Kongres Perempuan Indonesia ke-V, bulan Juli 1938, isu partisipasi perempuan dalam politik formal mulai dibahas oleh perempuan Indonesia. Tuntutan ini muncul bahkan jauh hari sebelum PBB membahas tentang perlunya penghormatan tentang hak politik bagi perempuan. Para peserta Kongres membahas perlunya hak dipilih bagi perempuan agar dapat duduk di lembaga-lembaga pengambil keputusan. Bayangkan betapa progresifnya pandangan politik perempuan kita pada masa itu.

Atas tuntutan itu, akhirnya Pemerintah Kolonial Belanda, memberikan hak kepada kaum perempuan untuk dipilih dan duduk di Badan Perwakilan. Mereka yang kemudian duduk dalam Dewan Kota (Gemente raad) di berbagai daerah, adalah Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri Umiyati, Ny. Soenarjo Mangunpuspito, dan Ny. Siti Soendari. Namun keterwakilan di dalam Dewan Kota tersebut berdasarkan penunjukkan. Sedangkan saat itu perempuan tidak diikutsertakan dalam pemilihan. Dalam Kongres itu kemudian mereka menuntut agar perempuan memiliki hak memilih dan dipilih.

Kuota dan realitas ketimpangan perempuan

Kini, kuota 30% mencuat bersamaan dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang menyebut, “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” (Pasal 65 ayat 1). Meski sifat rumusan yang sukarela, dicerminkan lewat kata ‘dapat’ dan tidak adanya sanksi, namun pasal ini berimplikasi adanya jaminan keterwakilan perempuan sebagai kebutuhan nyata meningkatkan representasi perempuan. Kuota 30% untuk perempuan artinya 30% menjadi batas minimal prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan.

Representasi perempuan di legislatif saat ini (1999-2004), di tingkat pusat, dari 500 anggota, hanya 8,9%, turun 11,4% di tahun 1997. Di DPRD Propinsi hanya 7% perempuan dari seluruh jumlah anggota, sedangkan di DPRD Kabupaten/Kota hanya 2% perempuan menduduki kursi perwakilan tersebut. Bahkan beberapa Kabupaten/Kota tidak memiliki anggota perempuan. Di Jawa Barat, dengan jumlah perempuan sejumlah 17.328.070 orang atau hampir 50%, jumlah anggota perempuan di DPRD Propinsi adalah 2 orang atau 2,3% sementara laki-laki 85 orang. Di tingkat Kabupaten/Kota keanggotaan DPRD kabupaten/kota juga didominasi laki-laki. Jumlah anggota DPRD dari 22 kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 975 orang, hanya 69 orang perempuan atau sebanyak 7,1%. Bahkan untuk Kabupaten Ciamis dan Kota Cirebon semua anggota DPRD-nya laki-laki.

Dalam hal perempuan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2001, Data Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah PNS perempuan setengah dari PNS laki-laki. Perempuan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 17 orang untuk setiap 100 jabatan struktural laki-laki. Sementara dari data Podes SP2000 terlihat bahwa peran perempuan pada sektor pemerintahan masih sangat rendah untuk semua jenis jabatan di lingkungan pemerintahan desa/kelurahan. Hanya ada 2 perempuan dari 100 kepala desa/kelurahan.

Simak angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang sangat tinggi dibanding dengan negara-negara di ASEAN, yaitu berkisar 350-390 per 100.000 kelahiran. Di Jawa Barat, AKI sangat tinggi yaitu sekitar 375/100.000 kelahiran hidup Kekerasan terhadap perempuan telah terjadi dalam skala yang semakin mengerikan. Komnas Perempuan mencatat tahun 2001 sebagai tahun terorisme seksual bagi perempuan Indonesia. Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat, juga menjadi ‘penghasil’ terbesar korban perdagangan perempuan dan anak (women and children trafficking). Bapenas-UNICEF, mencatat pada tahun 2001, perempuan pekerja dan gadis remaja mengalami pelecehan dan penyiksaan, dengan gaji, resiko kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah.

Data BPS 2002 menunjukkan 64,5% dari penduduk miskin dan berpendidikan rendah Indonesia, tidak tamat SD, dan tidak bersekolah sama sekali. 43,9% diantaranya buta huruf, dimana 79,6% nya adalah perempuan. Menurut BPS Jawa Barat 2000, angka perempuan yang buta huruf masih sekitar 3, 2%. Angka partisipasi perempuan usia SLTP ke atas cenderung lebih sedikit dibanding laki-laki. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 30,3%, jauh lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai 68,9%. Sebaliknya, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan mencapai 9,4%, sementara laki-laki hanya 7,4%.

Fakta diatas mengantar Indonesia pada peringkat terendah dalam Gender Related Development Index (GDI), yakni urutan 91 dari 162 negara. Sementara secara keseluruhan Human Development Index Indonesia tahun 2002 berada di urutan 110 di bawah Algeria, Afrika Selatan, dan Vietnam. Di Jawa Barat, tahun 1999, GDI Jawa Barat berada pada urutan 14 (54,6) jauh di atas NTT dan Papua.

Jelaslah, bahwa kondisi perempuan saat ini masih timpang. Di sinilah perlunya pemberlakuan kuota. Kuota merupakan salah satu bentuk dari tindakan afirmatif (affirmative action), yaitu tindakan khusus sementara yang perlu diambil untuk mempercepat persamaan kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Adalah fakta bahwa kebanyakan perempuan saat ini terjerembab dalam kemiskinan dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia. Sementara itu, nilai-nilai sosial budaya dan watak partiarkis negara menghambat dan menutup kesempatan perempuan untuk menjadi pengambil keputusan. Umumnya laki-laki masih sangat sulit menerima kehadiran perempuan di lembaga pengambilan kebijakan. Sebagai akibatnya, jumlah perempuan di lembaga pengambil kebijakan/keputusan sangat kecil, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan dan hak-hak perempuan. Kuota menjadi penting agar jumlah perempuan di tingkat perumus kebijakan dan pengambilan keputusan dapat meningkat secara lebih seimbang agar perempuan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang memuat kepentingan perempuan.

Dasar dan substansi affirmative action

Pengertian awal affirmative action adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, dimana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) telah mengatur secara tegas perlindungan dan pengakuan terhadap golongan rakyat tertentu sebagaimana disebutkan dalam Bab V tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan. UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang aksi afirmatif. Namun, UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan ratifikasi Convention on The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), dengan tegas pada pasal 4, yang menyebutkan: “Pengambilan oleh para negara peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam Konvensi apapun, tetapi dalam cara apa pun tidak dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai” (ayat 1).

Pada tahun 2000, dalam Amandemen II UUD 1945, ketentuan tentang affirmative action diatur, yaitu dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral, yang diberlakukan sama kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda keadaannya, akan menimbulkan kesempatan dan manfaat yang berbeda yang berdampak lahirnya ketidakadilan. Maka negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi. Tindakan ini disandarkan pada fungsi hukum sebagai sarana untuk mencerminkan ketertiban dan keadilan, serta melakukan rekayasa sosial untuk merubah perilaku masyarakat.

Jelaslah, substansi kuota 30% perempuan adalah: pertama, tindakan perlakuan khusus sementara bagi perempuan. Artinya, perlakuan khusus ini tidak secara terus-menerus diberlakukan, melainkan untuk masa tertentu dan harus dihentikan jika keadilan dan kesetaraan telah tercapai. Kedua, bertujuan mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan yang termarginalkan dan lemah secara sosial dan politik, serta mendorong pengakuan, persamaan kesempatan, dan penikmatan hak asasi perempuan. Ketiga, berakibat pada pencapaian keadilan dan kesetaraan.

Adalah penting bagi semua pihak untuk memahami kuota 30% bagi perempuan dengan dasar argumentasi yang jelas, kritis, berstruktur, dan berbasiskan pengalaman perempuan. Dari substansi ini, barulah strategi, agenda, dan kerja politik perempuan (dan Pemilu) dapat dibangun dengan kritis pula.

Jika 65 tahun yang lalu, di kota kembang yang sangat kita cintai, perempuan Indonesia sudah memandang penting keterwakilan perempuan di lembaga pengambil keputusan, maka sesungguhnya, sekarang adalah saatnya kita membangun kekuatan, bahu membahu, dengan semangat solidaritas persaudarian, memperjuangkan kepentingan kaum kita lewat ruang-ruang politik formal.

* aktivis perempuan, Direktur Eksekutif INSTITUT PEREMPUAN.

(Tulisan ini pernah dimuat di HU Pikiran Rakyat, 6 Oktober 2003)

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Perempuan, Lingkungan, dan Globalisasi
Refleksi 43 Tahun UU Pokok Agraria : Menegakkan Keadilan Agraria Bagi Kaum Perempuan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!