RAKYAT MENGGUGAT: CABUT UU PORNOGRAFI Nomor 44 /2008


PERNYATAAN SIKAP


RAKYAT MENGGUGAT: CABUT UU PORNOGRAFI Nomor 44 /2008

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

 

Di tengah polemik pembangunan Gedung DPR RI yang akan menguras habis keuangan
Negara sekitar 1,8 trilyun, Gedung DPR RI sudah kehilangan “ruhnya” sebagai
rumah aspirasi rakyat agar segala bentuk kebijakannya tidak bertentangan dengan
rakyat. Secara filosofi, pembiayaan DPR (gedung, gaji anggota, dsb) didanai oleh
keringat rakyat, melalui pajak dan pengelolaan sumber daya alam negeri ini. Oleh
karena itu, kedaulatan rakyat terluka ketika dalam Sidang Paripurna DPR RI yang
sedang berlangsung, Doktorandus Haji Arifinto, bertindak sebagai anggota DPR RI
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bukannya bersidang menjalankan tugas,
kewajiban, dan amanat rakyat yang diembannya, namun ironisnya justru membuka dan
menonton materi Pornografi.

PKS sebagai partai dan fraksi yang mengatasnamakan dalih keagamaan sebagai
“platform” nya, merupakan salah satu motor disahkan dan diberlakukannya UU
Pornografi. Berikut pernyataan Presiden PKS Tifatul Sembiring pada tahun 2008:

“Demi tanggung jawab dan cinta masa depan bangsa, PKS menuntut segera atas
pengesahan RUU Pornografi, dalam rangka komitmen melaksanakan Pancasila, UUD 45,
menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan seni budaya, kualitas moral bangsa,”demikian
salah satu butir sikap politik yang dibacakan oleh Presiden PKS, Tifatul
Sembiring di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (26/10)[1].

Bahkan konteks pornografi yang ditafsirkan oleh PKS pada saat itu “sumir”
sehingga mendorong terjadinya kriminalisasi terhadap keseluruhan adat istiadat
dan budaya yang menjadi khazanah di negara Indonesia seperti menanggapi Tarian
Jaipong sebagai tarian yang ditampilkan ditempat yang negatif.

Mengingat terjadinya overcriminalization dan “tebang pilih” dari pelaksanaan UU
Nomor 44 Tahun 2008 maka kami Masyarakat Sipil Tolak UU Pornografipernah
mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusidalam Perkara Nomor
10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan Perkara Nomor
23/PUU-VII/2009, tentang pengujian secara materiil terhadap Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang hasilnya berupa penolakan disertai
dissenting opinionHakim Maria Farida. Salah satu bunyi dissenting opinion
tersebut adalah “… adanya beberapa definisi yang multitafsir sehingga
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum…”.

 

Adapun tindakan pidana yang dilakukan oleh Doktorandus Haji Arifinto sebenarnya
merupakan tindak pidana murni sebagaimana diatur dalam UU Pornografi dengan
ketentuan sebagai berikut:

Tindak Pidana Ancaman Sanksi

Pasal 5

Meminjamkan atau mengunduh produk pornografi Pasal 31
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 6

memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan
produk pornografi Pasal 32 Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Oleh karena itu Kami Masyarakat Sipil Tolak UU Pornografi menyampaikan Gugatan
Kepada Presiden, DPR RI, dan Aparat Penegak Hukum:

1. Kepada Presiden dan DPR RI untuk segera mencabut UU No.44/2008 tentang
Pornografi, kemudian menggantinya menjadi Undang – Undang yang dapat memberikan
perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya tanpa harus menguntungkan
golongan tertentu;

2. Kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian untuk segera menangkap
Doktorandus Haji Arifinto karena telah melakukan tindak pidana murni. Dengan
mendasarkan pada asas equality before the law untuk pemberlakuan UU No.44/2008
tentang Pornografi ;

3. Kepada Pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang-undang yang mampu
menjadi payung bagi semua warga negaranya tanpa terkecuali, bukan seperti UU
No.44/2008 tentang Pornografi yang sumir, multitafsir, diskriminatif, anti
pluralisme, dan tidak melindungi perempuan dan anak.

Demikian Penyataan Sikap dan Gugatan ini Kami sampaikan sebagai wujud kepedulian
kami demi penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Jakarta, 20 April 2011

Para Pendukung Pernyataan sikap ini adalah:

ANBTI

Ardhanary Institute

Eli Roosnalely

ELSAM

Estu Rahmi Fanani

Federasi APIK

Indry Oktaviani

Institut Pelangi Perempuan

Institut Perempuan

KePPak Perempuan

Kaki Lima

Kalyanamitra

Kapal Perempuan

KPI

LBH APIK Jakarta

Lita Anggraini

Melly Setyawati

Musdah Mulia

Penari jaipong

R. Valentina Sagala

Rumpun Tjoet Njak Dien

Solidaritas Perempuan

SCN CREST

YLBHI

Contact Person:

08129820147 (Rena)

081081319343561(Risma)

081382887689(Yohanna)
085216130110(Melly)

0817847318(Afank)

0811282297(Lita)

 

[1]http://smsplus.blogspot.com/2008/10/pks-segera-sahkan-ruu-pornografi.html


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!