Pernyataan Pers INSTITUT PEREMPUAN dan JAGAT JABAR tentang Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Perempuan Sumiati dan Kikim Komalasari


Pelanggaran terhadap hak asasi buruh migran kembali terjadi. Sumiati, 23 tahun, TKW asal Nusa Tenggara Barat, mengalami penganiayaan berat dari sang majikan di Saudi Arabia. Sumiati mengalami penyiksaan diluar batas kemanusiaan seperti disetrika, dipukul berkali-kali dan tidak diberi makan. Tak kalah pahitnya adalah Kikim Komalasari, 36 tahun, TKW asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia di kota Abha, Saudi Arabia, diduga dibunuh dan dibuang ke dalam tong sampah oleh majikannya.  Kasus diatas hanyalah sebagian kecil dari potret pelanggaran hak buruh migran Indonesia. JAGAT JABAR, sepanjang Januari 2009-Oktober 2010, melaporkan 100 kasus yang dialami oleh buruh migran asal Jawa Barat, diantaranya kasus hilang kontak, penipuan oleh sponsor, gaji tidak dibayar, kekerasan, kematian, penyekapan, perkosaan, pemalsuan dokumen, dan perampasan dokumen oleh majikan.  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran menterinya untuk menangani kasus tersebut. Presiden memerintahkan diplomasi all out dan memberangkatkan tim ke Saudi Arabia untuk menangani kasus ini (Tempo Interaktif, 19/11/2010). Faktanya, bahwa tindakan diplomasi dan advokasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah hampir tidak menyelesaikan kasus-kasus buruh migran secara tuntas. Dari sekian banyak kasus-kasus buruh migran yang terkuak di media, langkah diplomasi dan advokasi yang dilakukan Pemerintah belum memberikan hasil terang atas kemajuan proses hukum. Menyikapi kasus penyiksaan atas Sumiati yang luar biasa ini dan kegagalan advokasi pemerintah terhadap sejumlah kasus buruh migran sebelumnya, menegaskan bahwa sudah sepatutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung memimpin diplomasi pada kasus Sumiati dan Kikim. Menyikapi hal diatas, kami, INSTITUT PEREMPUAN dan Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (JAGAT JABAR) menyerukan:

  1. Presiden SBY memimpin langsung upaya diplomasi dalam kasus Sumiati dan Kikim dengan pemerintah Saudi Arabia untuk memastikan adanya proses hukum yang adil.
  2. Pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman buruh migran ke Saudi Arabia sebagai upaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan dan perlindungan buruh migran dan memberikan waktu pembahasan kesepakatan bilateral antar dua negara;
  3. Pemerintah segera memulai pembahasan Memorandum of Understanding dengan Saudi Arabia dengan menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap buruh migran, diantaranya larangan perampasan paspor oleh majikan, pemberlakuan hari libur, sistem live out, hak mendapatkan bantuan hukum dan advokasi terhadap kasus-kasus yang dialami buruh migran.
  4. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia yang berada di Jordan dan Syria.
  5. Pemerintah segera meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya (1990) sebagai upaya memastikan adanya kebijakan perlindungan buruh migran yang komprehensif.
  6. Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI ke Luar Negeri (UU PPTKILN) dengan mengutamakan pengaturan tentang perlindungan buruh migran.
  7. Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai langkah awal pengakuan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga di dalam dan luar negeri.
  8. Gubernur Jawa Barat memberlakukan moratorium pengiriman buruh migran asal Jawa Barat ke Saudi Arabia sebagai upaya mendesak pemerintah pusat melakukan penyelesaian kasus-kasus ditas.

Bandung, 24 November 2010

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH

Chairperson of Executive Board INSTITUT PEREMPUAN

Iyus Rustandi

Ketua JAGAT JABAR

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Latihan Dasar Kepemimpinan Jema’ah Perempuan Kalimekar
PENGORGANISASIAN PEREMPUAN MARJINAL: AGENDA FEMINIS KITA

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!