“PR” Kementerian Perempuan dan Anak


Dimuat di Pikiran Rakyat, 07 Desember 2009

 

“PR” Kementerian Perempuan dan Anak

R. Valentina Sagala

Tepat 22 Oktober lalu, Presiden RI terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, resmi melantik kabinetnya untuk lima tahun ke depan. Di antara 34 menteri yang dilantik, salah satunya adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar. Sejak itu pula, nomenklatur dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) diubah menjadi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPPPA). Tak banyak yang tahu, perubahan nomenklatur dari KNPP menjadi KNPPPA merupakan rekomendasi Rakornas Percepatan Pelaksanaan yang diadakan KNPP, 18-20 Mei 2009, di Jakarta. Forum yang diikuti 180 peserta dari Bappeda, perguruan tinggi, badan pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana ini menjadi ajang koordinasi percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi, perguruan tinggi (Pusat Studi Wanita/Gender), dan KNPP untuk melakukan percepatan pengarusutamaan gender. Kendala Secara khusus, forum mengkritisi pelaksanaan PUG di daerah dan bagaimana upaya untuk melakukan percepatan. Dalam kerangka perundang-undangan, istilah PUG diperkenalkan lewat Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang dikeluarkan mantan Presiden R.I. Abdurrahman Wahid, pada 19 Desember 2000. Inpres mendefinisikan PUG sebagai “strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan jender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional”. Guna memastikan implementasi di daerah, dikeluarkanlah Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, yang sejalan dengan perubahan ketentuan otonomi daerah sejak tahun 2004, diberlakukanlah Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang  Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Sayangnya, dalam implementasi, ditemukan sejumlah kendala. Hasil evaluasi Bappenas dan KNPP tahun ini menunjukkan, pada tataran operasional, pelaksaaan PUG masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparatur tentang teori dan konsep gender, serta tujuan dasar PUG. Hal ini menyebabkan kalangan perencana sulit mengintegrasikan PUG dalam penyusunan kebijakan pada tataran operasional. Akibatnya pula, mereka sulit merumuskan program dan kegiatan yang hasilnya dapat secara efektif mengurangi kesenjangan gender. Sebagai contoh, meski Permendagri telah memandatkan dibentuknya Kelompok kerja (Pokja) PUG di daerah misalnya, sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota belum membentuknya, sehingga tugas, pokok, dan fungsi Pokja PUG belum dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Selain itu, Permendagri menghadapi kendala tersendiri. Pasal 8 dan 13 Permendagri yang mengatur mengenai koordinator pelaksanaan PUG, serta pasal 9 dan 14 tentang kepala sekretariat yang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemberdayaan Masyarakat misalnya, tidak sejalan dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memandatkan substansi kewenangan PUG berada pada SKPD Pemberdayaan Perempuan. Hal ini juga terlihat pada bagian konsideran Permendagri yang tidak mencantumkan PP No. 41 Tahun 2007. Selain itu, Pasal 17 Permendagri mengatur bahwa focal point gender adalah pejabat dan atau staf yang membidangi pemberdayaan perempuan dan bidang lain di SKPD. Ini menyebabkan lingkup tugas yang terbatas, mengingat tidak semua SKPD memiliki program pemberdayaan perempuan. Hubungan kerja pokja pengarusutamaan gender dengan focal point gender juga belum tergambarkan dengan jelas. RekomendasiDari kendala tadi terlihat bahwa implementasi di daerah, selain menyangkut penyusunan aktivitas program, juga harus memperhatikan kebijakan di tataran operasional dan institusionalisasi PUG dalam pembangunan daerah. Inilah salah satu pekerjaan rumah (PR) penting KNPPPA. PUG bukan sesuatu yang eksklusif, sebaliknya harus terus dikaji dan dievaluasi agar tidak hanya terimplementasi dan tepat dengan sistem pemerintahan yang berlangsung, namun juga dapat mengalami percepatan.Dalam hal percepatan PUG, KNPPPA perlu berupaya agar Permendagri dapat direvisi, sebab pada implementasinya, peraturan ini berpotensi memperlambat pelaksanaan PUG. Selain diupayakan oleh KPPPA, pemerintah provinsi perlu mengirim surat usulan revisi kepada Mendagri, dengan memperhatikan masukan dari SKPD PPPA dari seluruh provinsi dan organisasi perempuan dan anak di provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan kapasitas bagi focal point gender merupakan kebutuhan prioritas, mengingat pentingnya focal point gender memiliki kemampuan teknis pengarusutamaan gender guna membantu tugas dan fungsi pokja pengarusutamaan gender pada setiap SKPD. Di sinilah pemda, kementerian/lembaga teknis, dan KNPPPA perlu memfasilitasi penguatan kapasitas bagi focal point gender dan pokja pengarusutamaan gender di provinsi dan kabupaten/kota. Tim teknis harus disebutkan secara tegas, di mana unsur-unsurnya terdiri atas tim anggaran pemda, perguruan tinggi, dan organisasi perempuan dan anak, sesuai dengan kebutuhan daerah.***

Pendiri dan Chairperson of Executive Board Institut Perempuan

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Mengisi Liburan dengan Belajar dan Bermain di “Pelatihan Pendidik Sebaya”
Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!