PERATURAN DESA BABAKANMULYA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DESA BABAKANMULYA


PERATURAN DESA BABAKANMULYANOMOR 01 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIAASAL DESA BABAKANMULYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA BABAKANMULYAKECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN 

 

Menimbang :   a. bahwa bekerja merupakan hak azasi manusia yang wajib dihormati

                        b. bahwa banyaknya warga Desa Babakanmulya yang bekerja sebagai TKI

                        c. bahwa banyaknya kasus tindak penipuan terhadap calon

    TKI Desa Babakanmulya bermula dari kesalahan perekrutan di tingkat    

    Desa

d. bahwa untuk meminimalisir dan mengantisipasi berbagai bentuk

    penipuan terhadap calon TKI asal Desa Babakanmulya maka perlu

    dilakukan upaya perlindungan dengan membuat peraturan Desa  

    Babakanmulya

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,b,c,dan d dan untuk

    menjamin adanya kepastian hokum, dipandang perlu menetapkan

    peraturan Desa tentang Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia asal Desa

    Babakanmulya.

 

Mengingat :     1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

                            Kabupaten Kuningan dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara

                            Republik

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

                        2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

                            perundang-undangan;

                        3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

                        4. Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan

                            Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

                        5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa;

                        6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 tahun 2000 tentang

                            Peraturan Desa;

                        7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 tahun 2006 tentang

                            BPD;

                        8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 tahun 2005 tentang ketentuan

                            Naskah Dinas.

              

Dengan Persetujuan bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAdanKEPALA DESA BABAKANMULYA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan    : PERATURAN DESA BABAKANMULA TENTANG   PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA ASAL DESA   BABAKANMULYA 

BAB IKETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

 

  1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Babakanmulya dan perangkat Desa Babakanmulya sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
  4. Warga Desa adalah warga Desa Babakanmulya yang bertempat tinggal di Desa Babakanmulya atau yang bertempat tinggal di luar Desa Babakanmulya selama waktu tertentu dan masih diakui sebagai warga Desa Babakanmulya.
  5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untj jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
  6. Calom TKI adalah setiap warga Desa Babakanmulya yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenahakerjaan.
  7. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelumnya, selama, maupun sesudah bekerja.
  8. Perekrutan calon TKI adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPTKIS yang akan dijadikan TKI.
  9. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) adalah badan hokum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di Luar Negeri.
  10. Staf Lapangan adalah staf PPTKIS yang bertugas untuk merekrut calon TKI.

BAB IIPRA PENEMPATAN TKIBagian KesatuSyarat-syarat Perekrutan 

Pasal 2

Perekrutan calon TKI asal Desa Babakanmulya harus dilakukan oleh PPTKIS resmi dan mempunyai izin perwakilan cabang dari Pemerintah.

 

Pasal 3

Sebelum melakukan Perekrutan, PPTKIS dan staff lapangan harus memberitahukan jumlah Calon TKI yang akan diberangkatkan ke Kantor Desa Babakanmulya.

 

Pasal 4

Dalam pemberitahuan dimaksud pada pasal 3 harus menyerahkan :

(a)    Salinan izin operasional dan Nomor badan hokum PPTKIS yang bersangkutan.(b)   Identitas petugas Perektutan dari PPTKIS dengan melampirkan salinan KTP dan Surat Keterangan sebagai staff lapangan dari PPTKIS yang bersangkutan.

(c)    Job order yang masih berlaku.

 

 

Bagian KeduaMekanisme PerekrutanPasal 5

Pengurusan kelengkapan persyaratan calon TKI ditingkat Desa PPTKIS atau Staf Lapangan harus mengikutsertakan calon TKI.

 

 

Pasal 6

(1)   Setiap menyerahkan segala biaya calon TKI kepada PPTKIS harus diberitahukan kepada Pemerintah Desa.

(2)   Tahapan pembiayaan dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :

a.       Medica Check Up dan kelengkapan persyaratan lainnya

b.      Biaya pembuatan paspor

c.       Biaya transportasi

(3)   Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku oleh Negara tujuan.

 

Pasal 7

Calon TKI dilarang berangkat melalui PPTKIS yang tidak terdaftar dan atau tidak mengurus kelengkapan persyaratan TKI di Kantor Desa Babakanmulya.

 

 

 

 

 

Pasal 8

(1)   PPTKIS yang telah memberangkatkan TKI asala Desa Babakanmulya ke Negara tujuan harus memberitahukan kebernagkatan TKI yang bersangkutan ke Pemerintah Desa dan menyerahkan salinan Paspor dan Perjanjian Kerja

(2)   Pemberitahuan itu selambat-lambatnya satu bulan setelah keberangkatan.(3)   Isi pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) setidak-tidaknya tentang :

a.       Negara tujuan

b.     

Kota tempat bekerja, dam

c.       Agency atau mitra kerja di Luar Negeri

 

 

BAB IIIPURNA PENEMPATAN 

Pasal 9

TKI yang pulang ke daerah asal harus melapor kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kepulangannya.

 

BAB IVPERAN PEMERINTAH DESA 

Pasal 10

(1)   Pemerintah Desa berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.       Memberikan pelayanan pengurusan dokumen adminstrasi kepada calon TKI dan PPTKIS secara cepat dan mudah.

b.      Menyediakan buku register khusus TKI, baik di Kantor Desa maupun pada masing-masing Kepala Dusun.

c.       Menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan TKI

d.      Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi antara calon TKI dengan PPTKIS.

(2)   Dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon TKI.

 

BAB VSANKSI-SANKSI 

Pasal 11

Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap pasal 3,4, dan 5 tidak akan diberikan pelayanan dokumen administrasi TKI di Kantor Desa Babakanmulya.

 

 

 

 

 

Pasal 12(1)   Setiap pelanggaran terhadap pasal 8, maka yang bersangkutan akan diberikan peringatan secara tertulis.(2)   Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tetap tidak diindahkan maka PPTKIS dinyatakan wan prestasi oleh Pemerintah Desa dan tidak akan dilayani dalam pengurusan administrasi di Kantor Desa dimasa yang akan datang. 

Pasal 13

Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 maka TKI yang bersangkutan tidak berhak menuntut layanan administrasi dan penyelesaian masalah yang terkait dengan hubungan kerja.

 

BAB IVKETENTUAN PERALIHANPasal 14 

(1)   PPTKIS yang telah melakukan perekrutan TKI sebelum perekrutan Peraturan Desa ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalm Perdes ini paling lama tiga bulan sejak berlakunya Perdes ini.(2)   PPTKIS yang melakukan Perekrutan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak peraturan ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjaTKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini.(3)   Apabila PPTKIS dalam jangka waktu yangditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Desa ini, maka pendaftran di Desa dicabut oleh Pemerintah Desa. 

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaan dapat diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

 

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di  : Babakanmulya

Pada tanggal   : 8 Maret 2009

 

   Kepala Desa Babakanmulya

 

 

 

 

                                                                                                       BINTANNINGSIH 

 

 

Diundangkan dalam Berita Desa Babakanmulya

Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan    Pada tanggal 8 Maret s/d 8 April 2009 

 

         Sekretaris Desa Babakanmulya

 

 

 

 

                       SAHUDIN 

 

BERITA DESA BABAKANMULYA NOMOR 1 TAHUN  2009

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN
“Back to Nature”: Aktivitas Rumah Baca Anak Cahya Dunia

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!