UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH

TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,

SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.        bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

                                                 

b.         bahwa Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan

Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;

c.         bahwa penandatanganan Protokol untuk Mencegah,

Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang,Terutama Perempuan dan Anak-Anak oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan pencerminan keikutsertaan bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia;

d.                  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);

Mengingat :   1.         Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.         Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3.         Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4.         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5.         Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6.                  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :            UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS,ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,  THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI).

Pasal 1

(1)       Mengesahkan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in

Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf dan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 15 ayat (2).

(2)       Salinan naskah asli Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking

in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan Declaration (Pernyataan) dan Reservation (Pensyaratan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Disahkan di Jakarta

     pada tanggal 5 Maret 2009

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

                

                 Diundangkan di Jakarta

                pada tanggal 5 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

                    REPUBLIK INDONESIA,

 

                                     ttd.

 

                        ANDI MATTALATTA

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 53

      Salinan sesuai dengan aslinya

       SEKRETARIAT NEGARA RI

 

Kepala Biro Hukum dan Administrasi

   Peraturan Perundang-undangan,

 

 

 

 

        Bigman T. Simanjuntak          


PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH

TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,

SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM

PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN

ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN

BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA

TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

I.          UMUM

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan salah satu

negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sangat rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalahbentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satubentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional, yakni United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak) dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran.

Namun demikian, walaupun Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah Perdagangan Orang tersebut, Indonesia membuat suatu Declaration (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Reservation (Pensyaratan) terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Protokol. Declaration (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c yang dilakukan Indonesia terkait dengan penggunaan kata ”organizing” dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen

Indonesia untuk melaksanakan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan

Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan tafsiran terhadap terjemahannya dalam

bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah asli Protokol

dalam bahasa Inggris.

 

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4990

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2009 

TENTANG 

PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH

TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,

SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM

PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN

ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN

BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA

TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 

DECLARATION ON ARTICLE 5 PARAGRAPH (2) LETTER C AND

RESERVATION ON ARTICLE I5 PARAGRAPH (2) OF THE PROTOCOL

TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS,

ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING

THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of Article 5 paragraph (2) letter c of the Protocol will have to be implemented in strict compliance with the principle of the sovereignty and territorial integrity of a state.

Reservation:

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provisions of Article 15 paragraph (2) and takes the position that disputes relating to the interpretation and application of the Protocol which can not be settled through the channel provided for in paragraph (1) of the said Article may be referred to the International Court of Justice only with the consent of the Parties to the disputes.    

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

 

Signed

                                                           

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya

 

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Hukum dan Administrasi

Peraturan Perundang-undangan,

Bigman T. Simanjuntak

LAMPIRAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2009

 

TENTANG

 

PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH

TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,

SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM

PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN

ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN

BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA

TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 

DEKLARASI TERHADAP PASAL 5 AYAT (2) HURUF C DAN PENSYARATAN

TERHADAP PASAL 15 AYAT (2) PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK,

DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN

ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Protokol akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Pensyaratan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 15 ayat (2) Protokol dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Protokol, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para  Pihak yang berselisih.

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

 

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYO

Salinan sesuai dengan aslinya

 

SEKRETARIAT NEGARA RI

 

Kepala Biro Hukum dan Administrasi

Peraturan Perundang-undangan,

 

 

 

 

 

Bigman T. Simanjuntak

 

 

 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Valentina Sagagla “Jalan Panjang bagi Penghapusan Tindakan Trafiking Undang-Undang Saja Belum Cukup”
Anak -anak Mencegah Trafiking

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!