Siaran Pers 15 Februari


Pernyataan Pers INSTITUT PEREMPUAN dalam rangka Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional 15 Februari:”Wujudkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang berbasiskan HAM” 

 

 

Berdasarkan survei ILO IPEC(2003), jumlah pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia mencapai 2,5 juta, dengan sebaran kerja meliputi: DKI Jakarta dengan jumlah terbesar: 801.566; Jawa Timur: 402.762; Jawa Tengah: 399.159;  Jawa Barat: 276.939; Banten: 100.352; Bali: 99.277; Sulawesi Selatan: 62.237; Lampung: 60.461; DIY: 39.914, serta propinsi lain seperti: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dengan jumlahnya tidak terpaut jauh. Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun dan menunjukan PRT merupakan salah satu pilihan pekerjaan – terutama perempuan - di tengah situasi perekonomian dan lapangan pekerjaan yang semakin sulit.UUD 1945 Amandemen 1-4 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Pasal 28D ayat (1)) dan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” (Pasal 28 D ayat (2)). Namun demikian, dalam realitasnya, PRT rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM: kekerasan ekonomi seperti upah yang ditunda, upah yang dipotong dan upah yang tak dibayarkan; kekerasan fisik diantaranya eksploitasi jam kerja, beban kerja yang berat, peristiwa pemukulan, penganiyaan; kekerasan psikis: perendahan, pelecehan, pembatasan ruang gerak, sosialisasi; serta pelecehan seksual. Sementara di sisi lain perlindungan hukum tidak mengakui dan mengakomodasinya dan budaya yang ada menganggap rendah pekerjaan PRT. Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak yang dialami oleh PRT.Melihat kondisi kerentanan yang dialami oleh PRT, sangat penting untuk membangun sistem perlindungan bagi PRT. Hal ini dapat ditempuh dengan merumuskan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan PRT yang berbasis HAM, khususnya hak-hak pekerja dan hak perempuan, serta mengembangkan kultur yang mengakui dan menghargai jenis pekerjaan dan  keberadaan PRT.Dalam kaitan membangun sistem perlindungan PRT, baik secara kultural dengan mengembangkan dukungan masyarakat dan secara struktural dengan melahirkan kebijakan perlindungan PRT, maka INSTITUT PEREMPUAN, tergabung dalam Jaringan Nasional Advokasi untuk Perlindungan PRT (JALA PRT) mengkampanyekan tanggal 15 Februari sebagai Hari PRT Nasional. Penetapan Hari PRT Nasional 15 Februari dilatarbelakangi peristiwa penganiayaan PRT anak bernama Sunarsih (15 tahun) pada 15 Februari 2001 dan bangkitnya advokasi terhadap PRT di Indonesia karena peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kami, INSTITUT PEREMPUAN, menyerukan:1. Pemerintah untuk menetapkan 15 Februari sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional2. DPR dan Pemerintah segera membahas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan 1 hari libur mingguan bagi PRT4. Segenap komponen masyarakat dan media membangun dan mengembangkan kultur yang memberikan  pengakuan dan penghargaan  terhadap PRT
 

Demi keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan,INSTITUT PEREMPUAN 

 

R. Valentina Sagala, SE, SH, MHChairperson of Executive Board

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Anak -anak Mencegah Trafiking
Pernyataan Pers Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember & Penandatanganan Palermo Protocol 12 Desember

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!