Pernyataan Pers Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember & Penandatanganan Palermo Protocol 12 Desember


Pernyataan Pers Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember & Penandatanganan

Palermo Protocol 12 Desember:

“Menuntut Negara Memajukan Penghormatan dan Perlindungan HAM dalam Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak” 

 

Pada Desember 2008, dunia merayakan momen bersejarah 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada momen tersebut pula, negara diingatkan kembali pada tanggungjawab menegakkan HAM. Pada bulan Desember pula, tepatnya 12 Desember 2000, telah ditandatangani Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau Palermo Protocol. Kelahiran Palermo Protocol sebagai dokumen paling komprehensif dalam memandu negara-negara memerangi perdagangan orang terutama perempuan dan anak, patut diperingati sebagai cerminan komitmen bersama. Itu mengapa negara-negara di dunia memperingati Hari Penghapusan Perdagangan Orang pada tanggal 12 Desember. PBB memperkirakan bahwa sedikitnya empat juta orang menjadi korban perdagangan orang setiap tahunnya. Di Indonesia, Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2004 teridentifikasi 562 kasus perdagangan perempuan. Penelitian Indonesia Against Child Trafficking pada tahun 2007 menunjukkan bahwa usia paling muda anak yang menjadi korban perdagangan adalah 13 tahun. Sebagai wujud komitmen penandatanganan Protokol ini pula, Pemerintah Indonesia mengundangkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). PBB telah merekomendasikan prinsip keunggulan HAM dalam penghapusan perdagangan orang. Diantaranya adalah hak asasi korban sebagai pusat dari seluruh upaya mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk melindungi, membantu, dan memberikan ganti rugi bagi para korban; dan langkah-langkah yang diambil haruslah tidak berdampak merugikan HAM dan martabat manusia, khususnya korban.Sayangnya, prinsip diatas belum sepenuhnya diakomodir dalam peraturan perundangan. Beberapa Perda memberlakukan prosedur ketat dan diskriminatif kepada perempuan untuk bermigrasi. Misalnya prosedur pemberian Surat Ijin Bekerja Keluar Daerah/Surat Ijin Bekerja Perempuan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang ingin bekerja keluar daerah (ketentuan yang diskriminatif untuk perempuan). Prosedur ini, jelas bertentangan dengan hak asasi perempuan yang seharusnya dijamin oleh Negara. Dalam konteks perlindungan anak, luputnya definisi perdagangan anak dalam UU PTPPO, mengakibatkan anak korban perdagangan tidak mendapatkan hak atas perlindungan. Dalam aspek akses terhadap keadilan, ketiadaan definisi perdagangan anak dalam UU PTPPO mengakibatkan terhambatnya proses pencarian keadilan bagi anak korban perdagangan. Oleh karena itu, bersamaan dengan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kami, INSTITUT PEREMPUAN, menyerukan agar:

1.      Pemerintah menetapkan 12 Desember sebagai Hari Penghapusan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.

2.      Pemerintah meratifikasi

Palermo Protocol.

3.      Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan perlindungan anak dalam peraturan perundangan, program dan anggaran mengenai penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

 

 

Demi Keadilan, Kesetaraan, dan KemanusiaanINSTITUT PEREMPUAN 

 

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.

                         Chairperson of Executive Board

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Siaran Pers 15 Februari
Pernyataan Pers Institut Perempuan Peringatan Hari HAM 10 Desember:

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Thank you!