Institut Perempuan Tolak RUU Pornografi


24/09/2008 09:57 wib - Nasional Aktual
Institut Perempuan Tolak RUU Pornografi

Bandung, CyberNews. Institut Perempuan (IP) meminta DPR dan Pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU Pornografi sebelum substansi RUU ini sejalan dengan UUD 1945, tidak diskriminatif, dan tidak mengkriminalisasi.

“Selain itu, RUU Pornografi juga harus mencerminkan keragaman kultur masyarakat Indonesia, serta proses pembahasannya diselenggarakan transparan, terbuka, melibatkan perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marjinal lain,” ungkap Institut Perempuan dalam siaran persnya kepada SM CyberNews, Selasa.

Executive of Board Institut Perempuan Valentina Sagala mengkritik sejumlah anggota DPR yang tetap ngotot mengesahkan RUU Pornografi dengan dalih bahwa RUU ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak. “Dalam pandangan kami, pernyataan diatas tidaklah benar. Sebaliknya, persoalan mendasar yang sangat krusial dari RUU ini adalah tidak sejalan dengan semangat penghormatan dan perlindungan hak asasi perempuan,” tegas Valentina Sagala.

Dijelaskan Valentina Sagala, terdapat sedikitnya tiga hal yang berbenturan dengan semangat penegakan hak asasi perempuan dan perlindungan anak, seperti diamanatkan Pasal 28I UUD 1945. Pertama, katanya, RUU Pornografi berpotensi mengkriminalkan perempuan pekerja seks yang seharusnya di luar lingkup RUU ini. Pasal 4 ayat (2) melarang tindakan seseorang ”menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

“Melalui pasal ini, RUU Pornografi mengabaikan fakta bahwa perempuan pekerja seks adalah korban kemiskinan struktural. Selain itu, RUU Pornografi terlihat menyederhanakan problem prostitusi dan layanan seksual di Indonesia dimana hingga saat ini kebijakan mengenai prostitusi belumlah final dan mengandung perdebatan,” jelasnya.

Kedua, kata Valentina Sagala, RUU Pornografi mengkriminalisasi perempuan dan anak obyek pornografi. Hal ini tercermin dari ketentuan larangan terhadap setiap orang yang “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi” (Pasal 8). RUU ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, karena mengabaikan adanya eksploitasi dan komoditisasi dalam pornografi.

“Ketiga, RUU Pornografi melanggar hak perempuan untuk berekspresi, penguasaan tubuh dan seksualitas. Jika RUU ini disahkan, maka RUU ini juga akan melarang setiap orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang “menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang menggambarkan pornografi lainnya”. Pasal ini jelas mencerminkan masih adanya muatan ‘pornoaksi’ yang membatasi hak seseorang untuk berekspresi,” kata dia.

(MH Habib Shaleh /CN08)

Dimuat di www.suaramerdeka.com

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
“RUU Pornografi Bertentangan dengan UUD 1945”
RUU Pornografi Disahkan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!