RUU Pornografi Disahkan


Jumat, 19 September 2008

JAKARTA (Suara Karya): Juru Bicara Pansus RUU Pornografi DPR Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (23/9) mendatang, mengagendakan pengesahan RUU Pornografi.

“Insya Allah pengesahan RUU Pornografi sebagai undang-undang akan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR, 23 September mendatang,” katanya di Jakarta, Kamis.
Ketika ditanya mengenai ancaman sejumlah fraksi seperti Fraksi PDIP yang akan memboikot rapat paripurna tersebut, Ali Mochtar mengatakan, jika ada fraksi yang tidak ikut rapat paripurna maka akan dilakukan pemungutan suara (voting).
“Kita akan putuskan lewat voting, sebagai salah satu bentuk mekanisme pengambilan keputusan di DPR,” katanya.
Ali Mochtar menambahkan, kekhawatiran sejumlah pihak bahwa dengan adanya UU Pornografi itu akan muncul perda-perda bernuansa syariah, tidak perlu terjadi. Karena, menurut dia, kekhawatiran itu hanya merupakan fitnah dari kelompok-kelompok yang tidak mendukung RUU Pornografi itu.
“RUU ini penting karena sudah lama kaum perempuan dan anak-anak tercederai dengan maraknya pornografi dan pornoaksi,” katanya.
Anggota Fraksi Partai Bulan Bintang itu juga membantah bahwa RUU tersebut dilatarbelakangi oleh pola pikir agamis.
Landasan RUU itu, katanya, adalah UUD 1945 pasal 28 huruf J ayat 2 yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat diatur dengan UU untuk menjaga nilai-nilai agama, moral, dan budaya.
Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Institut Perempuan dan LSM Demi Keadilan, Kesetaraan, dan Kemanusiaan menyerukan kepada Panitia Khusus RUU Pornografi agar tidak menandatangani RUU Pornografi sebelum substansi RUU tersebut sejalan dengan UUD 1945.
Asas dalam UUD 1945 mencerminkan tidak diskriminatif, tidak mengkriminalisasi, serta mencerminkan keragaman kultur masyarakat Indonesia.
“Selain itu proses pembahasan RUU Pornografi seharusnya diselenggarakan secara transparan, terbuka, melibatkan perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya,” kata Valentina Sagala SE SH MH, dalam siaran persnya, Kamis.
Diskriminasi

Menurut dia, RUU Pornografi mengandung kelemahan substansial, yaitu penyeragaman kultur, potensi diskriminasi, kriminalisasi perempuan dan anak, dan melanggar hak seseorang atas penguasaan seksualitas dirinya.
Dari aspek pembahasan, katanya, pembahasan RUU Pornografi dilakukan tertutup, tidak transparan dan jadwal uji publik yang terkesan terburu-buru, sehingga mencerminkan ketidak seriusan menjaring aspirasi dan partisipasi masyarakat.
“Dengan kata lain, pengesahan RUU Pornografi mencederai asas keterbukaan pembuatan perundangan,” tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan seniman Gareng Anindityo, yang juga Ketua Organisasi Teater Ortoddok Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Ia khawatir RUU Pornografi akan menyebabkan intervensi terhadap kebebasan dan kehidupan pribadi warga negara.
“RUU Pornografi jelas akan mengancam eksistensi budaya Indonesia dan secara khusus membatasi ruang gerak berekspresi bagi masyarakat. Sebab, ada `pemaksaan` pemahaman terhadap sebuah nilai sosial. Ini jelas menimbulkan kerugian konstitusional karena melanggar UUD bahwa kekhasan dan kebudayaan daerah dilindungi UU,” kata Gareng.
Selain itu, dalam lingkup global RUU Pornografi berlawanan dengan deklarasi HAM PBB yang menentang ketentuan yang mengakibatkan timbulnya perlakuan diskriminatif atas dasar agama, status sosial, warna kulit, dan jenis kelamin.
Ia menambahkan, RUU ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena pihak yang paling disalahkan atas pornografi adalah perempuan.
Menurut dia, ada kemungkinan RUU dibuat bukan untuk memberantas pornografi, namun untuk memuluskan proyek ideologisasi tertentu. Polarisasi ideologi dan politik yang tidak sehat. (Rully/Victor AS)
 
 http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=209790 
 
 

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Institut Perempuan Tolak RUU Pornografi
RUU Pornografi, Ancaman Kriminal bagi Perempuan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!