Pernyataan Pers Institut Perempuan tentang Rencana Panitia Khusus Menandatangani RUU Pornografi Hari Ini


Pernyataan Pers Institut Perempuan tentang Rencana Panitia Khusus Menandatangani RUU Pornografi Hari Ini (18September 2008)

Pernyataan Pers Institut Perempuan tentang Rencana Panitia Khusus Menandatangani RUU Pornografi Hari Ini

Di tengah perdebatan dan polemik, Panitia Khusus RUU Pornografi (dulu: RUU APP) telah menyiapkan rancangan akhir yang siap ditandatangani hari ini (18/09). Mahfudz Siddiq, Ketua F-PKS, sejak dini bahkan menyatakan, pengesahan RUU ini merupakan ‘hadiah Ramadhan’ (Jakarta Post, 12/09). Sebuah ironi, karena pernyataan ini mencerminkan bahwa RUU ini sangat sarat muatan politis ketimbang memenuhi cita dan tujuan hukum lahirnya sebuah UU sebagai putusan hukum yang berkeadilan.

RUU Pornografi mengandung kelemahan substansial, yaitu penyeragaman kultur, potensi diskriminasi, kriminalisasi perempuan dan anak, dan melanggar hak seseorang atas penguasaan seksualitas dirinya. Pertama, penyeragaman kultur masyarakat dan potensi diskriminasi. Menurut RUU ini, pornografi adalah “materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”(Pasal 1). Definisi ini mensyaratkan pemberlakuan ketentuan pada masyarakat homogen. Disinilah letak potensi diskriminasi, penyeragaman nilai susila masyarakat, dan ancaman terhadap keragaman kultur masyarakat yang pluralis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945 serta prinsip keberlakuan UU pada lingkup nasional.

Selain itu, ketidakjelasan rumusan definisi pornografi akibat masuknya frasa “dapat membangkitkan hasrat seksual” menimbulkan beragam interpretasi dan bergantung persepsi subyektif memandang pornografi. Hal ini bertentangan dengan asas “kejelasan rumusan” dalam pembentukan perundang-undangan sesuai UU No. 10 Tahun 2004
Kedua, RUU Pornografi mengkriminalisasi perempuan dan anak obyek pornografi. Hal ini tercermin dari ketentuan larangan terhadap setiap orang yang “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi“. RUU ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, karena mengabaikan adanya eksploitasi dan komoditisasi dalam pornografi.

Ketiga, RUU Pornografi melanggar hak seseorang atas penguasaan seksualitas dirinya. Jika disahkan, RUU ini akan mengkriminalisasi tindakan mengunduh, memanfaatkan, memiliki, dan menyimpan pornografi dengan muatan yang tidak memuat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindakan seperti ini, sebaliknya, adalah bagian dari hak seseorang untuk mengekspresikan seksualitas diri dan bukan target kriminalisasi.

Dari aspek pembahasan, pembahasan RUU ini dilakukan tertutup, tidak transparan dan jadwal uji publik yang terkesan terburu-buru, mencerminkan ketidakseriusan menjaring aspirasi dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, pengesahan RUU Pornografi mencederai asas keterbukaan pembuatan perundangan sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2004.

Melihat kondisi ini, kami, INSTITUT PEREMPUAN, menyerukan Panitia Khusus untuk Tidak menandatangani RUU Pornografi sebelum substansi RUU ini sejalan dengan UUD 1945, tidak diskriminatif, tidak mengkriminalisasi, mencerminkan keragaman kultur masyarakat Indonesia, serta proses pembahasannya diselenggarakan transparan, terbuka, melibatkan perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marjinal lain. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. mencederai asas keterbukaan pembuatan perundangan sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2004.

Bandung, 18 September 2008
Demi Keadilan, Kesetaraan, dan Kemanusiaan

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.
Executive of Board
********
INSTITUT PEREMPUAN
Jl. Dago Pojok N0. 85, Coblong, Bandung 40135
Telp./Faks.: +62.22.2516378
E-mail: institut_perempuan@yahoo.com
Web: www.institutperempuan.or.id

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
“RUU Pornografi tidak Melindungi Perempuan dan Anak”
Pemberdayaan Perempuan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!