“RUU Pornografi tidak Melindungi Perempuan dan Anak”


Pernyataan Pers Institut Perempuan
tentang
Rencana Rapat Panja RUU Pornografi 23-24 September 2008:
“RUU Pornografi tidak Melindungi Perempuan dan Anak”

Mendekati jadwal pengesahan RUU Pornografi, gelombang aksi penolakan RUU
Pornografi semakin marak. Rapat Panja memutuskan untuk membahas masukan-masukan masyarakat pada 23-24 September mendatang (Kompas, 19/09). Namun, sejumlah anggota DPR masih ‘bertekad’ untuk mengesahkan RUU Pornografi dengan dalih bahwa RUU ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak.

Dalam pandangan kami, pernyataan diatas tidaklah benar. Sebaliknya, persoalan
mendasar yang sangat krusial dari RUU ini adalah tidak sejalan dengan semangat
penghormatan dan perlindungan hak asasi perempuan. Terdapat sedikitnya tiga hal yang berbenturan dengan semangat penegakan hak asasi perempuan dan perlindungan anak, seperti diamanatkan Pasal 28I UUD 1945.

Pertama, RUU Pornografi berpotensi mengkriminalkan perempuan pekerja seks yang
seharusnya di luar lingkup RUU ini. Pasal 4 ayat (2) melarang tindakan seseorang
”menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan
seksual”. Melalui pasal ini, RUU Pornografi mengabaikan fakta bahwa perempuan
pekerja seks adalah korban kemiskinan struktural. Selain itu, RUU Pornografi
terlihat menyederhanakan problem prostitusi dan layanan seksual di Indonesia
dimana hingga saat ini kebijakan mengenai prostitusi belumlah final dan
mengandung perdebatan.

Kedua, RUU Pornografi mengkriminalisasi perempuan dan anak obyek pornografi. Hal
ini tercermin dari ketentuan larangan terhadap setiap orang yang “dengan sengaja
atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan
pornografi” (Pasal 8). RUU ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan
perlindungan anak, karena mengabaikan adanya eksploitasi dan komoditisasi dalam
pornografi.

Ketiga, RUU Pornografi melanggar hak perempuan untuk berekspresi, penguasaan
tubuh dan seksualitas. Jika RUU ini disahkan, maka RUU ini juga akan melarang
setiap orang yang mempertontonkan diri di muka umum yang “menggambarkan
ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang menggambarkan
pornografi lainnya”. Pasal ini jelas mencerminkan masih adanya muatan
‘pornoaksi’ yang membatasi hak seseorang untuk berekspresi.

Melihat kondisi ini, kami, INSTITUT PEREMPUAN, menyerukan DPR dan Pemerintah
untuk Tidak mengesahkan RUU Pornografi sebelum substansi RUU ini sejalan dengan
UUD 1945, tidak diskriminatif, tidak mengkriminalisasi, mencerminkan keragaman
kultur masyarakat Indonesia, serta proses pembahasannya diselenggarakan
transparan, terbuka, melibatkan perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok
marjinal lain.

Bandung, 22 September 2008
Demi Keadilan, Kesetaraan, dan Kemanusiaan,
INSTITUT PEREMPUAN

R. Valentina Sagala, SE., SH., MH.
Executive of Board

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
RUU Pornografi, Ancaman Kriminal bagi Perempuan
Pernyataan Pers Institut Perempuan tentang Rencana Panitia Khusus Menandatangani RUU Pornografi Hari Ini

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!