Urusan Perempuan Masih Terabaikan, Calon Wali Kota Masih Terjebak Isu Moralitas


BANDUNG-KOMPAS – Wali Kota dan Wakil Wali Bandung terpilih nantinya diharapkan memerhatikan kepentingan riil perempuan yang selama ini terabaikan. Kepentingan tersebut terutama menyangkut hak-hak dasar perempuan dalam kehidupan pribadi dan sosial.            Hal itu mengemuka dalam seminar bertema ”Pencerdasan Politik Perempuan” yang diselenggarakan Badan Khusus Muslimah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bandung, Rabu (30/7) di Bandung. Acara itu menghadirkan calon wali kota Taufikurahman dan calon wakil wali kota Nahadi.            Nahadi mengaku prihatin atas berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Kasus itu, menurut dia, bersumber pada keterbatasan ekonomi keluarga yang seharusnya ditopang suami.            Bapak-bapak perlu diberi pekerjaan yang layak agar mampu memenuhi ekonomi keluarga sehingga mengutangi risiko timbul KDRT (kekerasan dalam rumah tangga),” kata Nahadi yang menyadari diperlukan regulasi yang mengatur perlindungan serta hak dasar perempuan dan anak-anak.            Hal senada juga ditegaskan Taufikurahman. Bahkan, dia menilai perempuan memiliki peran besardalam dunia pendidikan. ”Banyak dosen berprestasi justru dari kaum perempuan. Sebab, mereka rajin dan telaten,” ujarnya. Namun, kedua calon tidak menyebutkan program spesifik terkait dengan kebutuhan riil perempuan. 

Tidak paham            Sementara itu, aktivis perempuan dari Institut Perempuan, Ellin Rozana, menyayangkan pendangan Taufik dan Nahadi yang cenderung menempatkan persoalan perempuan dalam konteks moralitas dan domestifikasi semata.            ”Persoalan yang dihadapi perempuan tidak sekedar soal mengurus rumah dan mengasuh anak, tetapi jauh lebih luas, termasuk kesempatan pendidikan dan politik,” ujar Ellin. Ia menilai kedua calon npemimpun Kota Bandung belum memiliki konsep yang jelas tentang pemberdayaan perempuan.            Pembahasan soal pelecehan seksual ataupun KDRT yang seringkali dikaitkan dengan perempuan justru menempatkan perempuan sebagai pihak sumber masalah. Persoalan perempuan, kata Ellin, tidak sebatas aspek moralitas dan domestifikasi.” Ini  masalah hak-hak dasar perempuan sebagai manusia. Pelanggaran hak asasi manusia,” ia menegaskan.            Nuri, pembicara lain dari Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia, mengatakan, para calon belum menunjukkan langkah konkret yang akan diambil untuk mengeliminasi KDRT.            Tentang upaya perbaikan pendidikan, termasuk bagi kaum perempuan, Hudaya menjanjikan pendidikan gratis SD-SLTA dan merealisasikan 20 persen APBD Kota Bandung untuk pendidikan.            ”Bandung akan tertinggal bila pendidikan tak diperhatikan,” kata Hudaya saat berkampanye, Selasa, di Kecamatan Ujungberung. (REK) 

Berita ini dimuat di HU Kompas Jawa Barat, 31 Juli 2008

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Jangan Terlantarkan Anak
Penjualan Dua ABG Bandung Digagalkan

Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!