Site Archives Advokasi

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN LOCAL REGULATION (”PERDA”) IN WEST JAVA


Glances of facts regarding regional legislation which is discriminative against women:
-          West Java Province is the province with its regencieshasthe highest number for the issuance of discriminative regulation. For further detail of discriminative regulation, please refer to the Attachment.
-          Respectively, Provinces that havehighest number in issuing discriminatory regional regulation are West Java (35 regulations), West […]

Beberapa Poin Pandangan terkait RUU Perdagangan


INSTITUT PEREMPUAN
 DPR dan Pemerintah tengah menyiapkan pembahasan RUU Perdagangan. Terkait pembahasan DIM RUU Perdagangan serta rapat pembahasan DIM yang diadakan Jaringan GERAK LAWAN pada 20 Juni 2013, kami INSTITUT PEREMPUAN melihat setidaknya tiga permasalahan di bawah ini:
§  RUU Perdagangan tidak berdasarkan UUD 1945
Adapun berdasar Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
(1) Perekonomian […]

Focus Group Discussion Raperda Jawa Barat tentang Pengarusutamaan Gender


Bandung, INSTITUT PEREMPUAN: Pada Kamis, 12 November 2015 di Ruang Rapat BP3AKB Provinsi Jawa Barat, dilakukan FGD pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG). Acara ini dimulai jam 09.30, dibuka oleh Ibu Reni Ambasari selaku Kabid PUG BP3AKB Provinsi Jabar. Dalam sambutan pembukaan Ibu Reni menyampaikan bahwa  kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang diharap dapat memperkaya […]

Focus Group Discussion Raperda Jawa Barat tentang Pengarusutamaan Gender


Bandung, INSTITUT PEREMPUAN: Pada Kamis, 12 November 2015 di Ruang Rapat BP3AKB Provinsi Jawa Barat, dilakukan FGD pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG). Acara ini dimulai jam 09.30, dibuka oleh Ibu Reni Ambasari selaku Kabid PUG BP3AKB Provinsi Jabar. Dalam sambutan pembukaan Ibu Reni menyampaikan bahwa  kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang diharap dapat memperkaya […]

Kaum Ibu dan Perempuan Indonesia Menolak PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan:


Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi – JK untuk memicu masuknya investasi besar di Indonesia. Sejalan dengan berbagai paket kebijakan yang lain, PP 78 hanya bertujuan untuk semakin mensejahterakan pengusaha, tanpa sedikitpun berpihak pada kaum buruh.
Sektor padat karya yang menyerap jutaan […]

Kriminalisasi terhadap Perempuan dalam Produk Hukum Daerah di Jawa Barat


 
Saat ini, marak diberlakukannya kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat 342 Perda diskriminatif terhadap perempuan hingga Agustus 2013. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang mempunyai jumlah terbanyak dalam mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) maupun produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Menurut pemantauan KOMNAS PEREMPUAN, ada 4 kelompok […]

Hukum Kebiri Bukan Solusi untuk Mengatasi Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak


ICJR, Elsam, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Mappi FH UI, CDS, HRWG, PKBI,  Koalisi Perempuan Indonesia, YLBHI, PSHK, LeIP, IPPAI, ECPAT Indonesia, LBH APIK Jakarta, Imparsial, SCN-CREST, KePPaK Perempuan, PULIH, IPPI, Sapa Indonesia, Seperlima, YPA, Institute Perempuan, CWGI, Magenta, YPHA, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, Perhimpunan Rahima, Aliansi Satu Visi, dan Perempuan Mahardika menyatakan keprihatin dengan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual pada anak. Kami juga […]

Review of the Statement of the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection at the 59th Session of the UN Session of Commission on the Status of Women


INSTITUT PEREMPUAN’s Documentation on Attending the 59th Session of the UN Commission on the Status of Women, 9-20 March 2015
 
At the 59th session UN Commission on the Status of Women (UN CSW), held on 9-20 March 2015 in the UN Headquarters in New York, United States, the main focus of CSW session this year was […]

Audiensi “Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran dan Pemantauan Kasus Eksploitasi PRT Migran Asal Jawa Barat” bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 11 September 2015


INSTITUT PEREMPUAN, Bandung: Institut Perempuan bersama dengan Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI-Cirebon), Jalin Cippanas – Indramayu dan Paguyuban BUMIKU - Kuningan yang tergabung dalam Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (Jagat Jabar) melakukan audiensi langsung dengan Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya. Topik yang diangkat saat audiensi tersebut adalah masalah seputar buruh migran […]

Permohonan Pemantauan, Pencarian Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan & Undangan Dialog dengan Warga Korban Pembangunan Waduk Jatigede, Jawa Barat


Bandung, 3 September 2015
 
Hal      : Permohonan Pemantauan, Pencarian Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempua & Undangan Dialog dengan Warga Korban Pembangunan Waduk Jatigede, Jawa Barat
 
Kepada Yth.
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Di Jakarta
 
Dengan hormat,
Sebagai negara yang berkomitmen terhadap nilai-nilai HAM, Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sejumlah konvensi internasional tentang HAM.
Kenyataan menunjukkan […]