Site Archives Advokasi

Kaum Ibu dan Perempuan Indonesia Menolak PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan:


Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi – JK untuk memicu masuknya investasi besar di Indonesia. Sejalan dengan berbagai paket kebijakan yang lain, PP 78 hanya bertujuan untuk semakin mensejahterakan pengusaha, tanpa sedikitpun berpihak pada kaum buruh.
Sektor padat karya yang menyerap jutaan […]

Kriminalisasi terhadap Perempuan dalam Produk Hukum Daerah di Jawa Barat


 
Saat ini, marak diberlakukannya kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat 342 Perda diskriminatif terhadap perempuan hingga Agustus 2013. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang mempunyai jumlah terbanyak dalam mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) maupun produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Menurut pemantauan KOMNAS PEREMPUAN, ada 4 kelompok […]

Hukum Kebiri Bukan Solusi untuk Mengatasi Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak


ICJR, Elsam, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Mappi FH UI, CDS, HRWG, PKBI,  Koalisi Perempuan Indonesia, YLBHI, PSHK, LeIP, IPPAI, ECPAT Indonesia, LBH APIK Jakarta, Imparsial, SCN-CREST, KePPaK Perempuan, PULIH, IPPI, Sapa Indonesia, Seperlima, YPA, Institute Perempuan, CWGI, Magenta, YPHA, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, Perhimpunan Rahima, Aliansi Satu Visi, dan Perempuan Mahardika menyatakan keprihatin dengan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual pada anak. Kami juga […]

Review of the Statement of the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection at the 59th Session of the UN Session of Commission on the Status of Women


INSTITUT PEREMPUAN’s Documentation on Attending the 59th Session of the UN Commission on the Status of Women, 9-20 March 2015
 
At the 59th session UN Commission on the Status of Women (UN CSW), held on 9-20 March 2015 in the UN Headquarters in New York, United States, the main focus of CSW session this year was […]

Audiensi “Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran dan Pemantauan Kasus Eksploitasi PRT Migran Asal Jawa Barat” bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 11 September 2015


INSTITUT PEREMPUAN, Bandung: Institut Perempuan bersama dengan Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI-Cirebon), Jalin Cippanas – Indramayu dan Paguyuban BUMIKU - Kuningan yang tergabung dalam Jaringan Gerakan Anti Trafiking Jawa Barat (Jagat Jabar) melakukan audiensi langsung dengan Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya. Topik yang diangkat saat audiensi tersebut adalah masalah seputar buruh migran […]

Permohonan Pemantauan, Pencarian Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan & Undangan Dialog dengan Warga Korban Pembangunan Waduk Jatigede, Jawa Barat


Bandung, 3 September 2015
 
Hal      : Permohonan Pemantauan, Pencarian Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempua & Undangan Dialog dengan Warga Korban Pembangunan Waduk Jatigede, Jawa Barat
 
Kepada Yth.
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Di Jakarta
 
Dengan hormat,
Sebagai negara yang berkomitmen terhadap nilai-nilai HAM, Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sejumlah konvensi internasional tentang HAM.
Kenyataan menunjukkan […]

Fasilitasi Peraturan Perundangan Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS): “Pentingnya Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang P3AKS”


INSTITUT PEREMPUAN-Bandung: Pada 7 September 2015, BP3AKB Provinsi Jawa Barat bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan “Fasilitasi Peraturan Perundangan Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS)”. Tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Perpres RI No.18 Tahun 2014 serta mendorong Pemerintah Daerah, khususnya Provinsi Jawa […]

Pelecehan seksual terhadap Gerwani: Kisah Atikah – Djamilah dan Djemilah


Oleh Saskia Wieringa
 
Pengantar
Ketika pada tanggal 1 Oktober 1965 enam orang jenderal dan seorang letnan diculik serta dibunuh, tak terbayang oleh seorangpun bahwa teror yang akan terjadi sebagai dampak peristiwa ini di kemudian hari ditanggung jutaan orang Indonesia, bahkan sebagai bangsa secara keseluruhan. Dalam usianya yang masih pendek, Republik muda ini harus menghadapi krisis yang begitu […]

Permohonan Pemantauan & Pencarian Fakta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait Pelanggaran Hak Anak dalam Peristiwa Penggusuran Paksa Kampung Pulo


Jakarta, 28 Agustus 2015
 
 
Hal      : Permohonan Pemantauan, Pencarian Fakta dan Undangan Dialog dengan Warga Korban Penggusuran Paksa Kampung Pulo
 
 
Kepada Yth.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Di Jakarta
 
Dengan hormat,
Sebagai negara yang berkomitmen terhadap nilai-nilai HAM, Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sejumlah konvensi internasional tentang HAM.
Kenyataan menunjukkan anak Indonesia belum bebas dari ancaman kekerasan […]

Permohonan Pemantauan & Pencarian Fakta kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan terkait Kekerasan terhadap Perempuan dan Pelanggaran HAM Perempuan dalam Peristiwa Penggusuran Paksa Kampung Pulo


 
 
 
Jakarta, 28 Agustus 2015
 
 
Hal      : Permohonan Pemantauan, Pencarian Fakta dan Undangan Dialog dengan Warga Korban Penggusuran Paksa Kampung Pulo
 
 
Kepada Yth.
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Di Jakarta
 
Dengan hormat,
Sebagai negara yang berkomitmen terhadap nilai-nilai HAM, Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sejumlah konvensi internasional tentang HAM.
Kenyataan menunjukkan perempuan Indonesia belum bebas dari […]