Site Archives Advokasi

“Mendesak DPR Untuk Segera Membahas dan Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) Yang Berperspektif Korban “


Pers Rilis Aliansi Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Pengesahan RUU P-KS 2019
Menjelang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yang diawali 25 November sampai dengan 10 Desember, kasus kekerasan seksual makin mengemuka di Indonesia. Berbagai pemberitaan yang memprihatinkan  seputar peristiwa kekerasan seksual  muncul silih berganti. Terakhir kasus pelecehan seksual seorang perempuan mantan  guru honorer (BN) oleh […]

Diskusi Publik PERINGATAN HARI KARTINI 2018 INSTITUT PEREMPUAN SERAHKAN FORMULIR DATA BASE PEMANTAUAN BERBASIS HAM UNTUK PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DAN PERLINDUNGAN PRT MIGRAN KEPADA SKPD/GUGUS TUGAS


Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah dan masyarakat Indonesia kembali memperingati tanggal 21 April sebagai hari kelahiran R.A. Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia. R.A. Kartini tidak hanya memperjuangkan hak perempuan untuk mengenyam pendidikan, namun banyak pemikiran-pemikirannya memperjuangkan hak asasi perempuan dan kebebasan perempuan dari ketertindasan dan penderitaan.
Meski tidak dapat dipungkiri ada beberapa kemajuan, masih banyak masalah ketertindasan […]

PRESS RELEASE INSTITUT PEREMPUAN (WOMEN’s INSTITUTE)RE: THE BOMB ATTACK AT THE CHURCH IN EAST JAVA, INDONESIA: PRESIDENT AND PARLIAMENT (DPR) SHOULD TAKE CONCREAT ACTION


A series of bombing attacks that occurred in three churches in Surabaya, East Java, May 13, 2018 is a human tragedy. This is not the first time a bombing attack took place as part of an act of terrorism in Indonesia. A few days earlier, a tragic riot at MakoBrimob happened. In all tragedy of […]

SIARAN PERS INSTITUT PEREMPUAN TENTANG PERISTIWA SERANGAN BOM DI GEREJA DI JAWA TIMUR: MENDESAK PRESIDEN DAN DPR MENGAMBIL LANGKAH KONGKRIT


Serangkaian serangan peledakan bom yang terjadi di tiga Gereja di Surabaya, Jawa Timur, 13 Mei 2018 telah melukai rasa kemanusiaan kita. Ini bukan pertama kali terjadi serangan peledakan bom sebagai bagian dari aksi terorisme. Beberapa hari sebelumnya, peristiwa kerusuhan di Mako Brimob yang tragis juga terjadi. Sebagaimana berbagai tragedi kemanusiaan, perempuan dan anak menjadi korban.
Kami, […]

Press Release Festival Pekerja Ungkap Kondisi Kerja Kekinian


JAKARTA – Sejumlah serikat pekerja dan organisasi kemasyarakatan bergabung menyelenggarakan Festival Pekerja pada Sabtu-Minggu, 21-22 April 2018 di Gedung LBH Jakarta,  Jalan Diponegoro No 74, Jakarta Pusat. Festival Pekerja mengangkat isu kekinian mengenai ketenagakerjaan dari berbagai sektor untuk mengidentifikasi identitas pekerja. 
 
Selama ini, pekerja dipahami secara beragam. Sebagian lebih memilih untuk menyebut dirinya sebagai buruh karena […]

Pernyataan Sikap Perempuan Indonesia Anti Kekerasan


Pengalaman sejarah kekerasan perempuan dalam perubahan politik di Indonesia, dimulai sejak tahun 1965 dan mengalami puncaknya pada Mei 1998,  dimana sejumlah perempuan etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan, terjadi di setiap perubahan dan konflik politik yang terjadi di Indonesia. Diawali dengan ujaran-ujaran kebencian yang mendiskriminasi dan seksis terhadap perempuan serta […]

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) RKHUP bab XVI tentang Bab Kesusilaan Over Kriminalisasi dan Belum Pro Perempuan


Jaringan kerja prolegnas pro perempuan (JKP3) yang terdiri dari berbagai organisasi yang bekerja setiap hari dalam isu kesetaraan gender baik pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melihat beberapa pasal dalam RKHUP bab XVI tentang Kesusilaan mengandung persoalan yang akan memberikan dampak serius bagi perempuan dan masyarakat rentan. Oleh karena itu kami memberikan […]

DISKUSI KOMUNITAS “PELUANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA UNTUK MELINDUNGI WARGA DARI MIGRASI ILLEGAL”


Cirebon 19 April 2016
 
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan undang-undang desa serta aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolahan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mendorong otonomi desa […]

DISKUSI KOMUNITAS “PELUANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA UNTUK MELINDUNGI WARGA DARI MIGRASI ILLEGAL”


Indramayu, 18 April 2016
 
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan undang-undang desa serta aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolahan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mendorong otonomi […]

Implementasi Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat: Belum Dipenuhinya Upaya Pencegahan Perdagangan Orang


Masukan INSTITUT PEREMPUAN terhadap Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jawa Barat Tahun 2015
 
 
Indonesia telah memiliki kebijakan yang komprehensif dalam Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, yang terpenting untuk ke depan adalah bagaimana implementasi semua kebijakan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di lapangan. […]