Site Archives Advokasi

Pernyataan Sikap Perempuan Indonesia Anti Kekerasan


Pengalaman sejarah kekerasan perempuan dalam perubahan politik di Indonesia, dimulai sejak tahun 1965 dan mengalami puncaknya pada Mei 1998,  dimana sejumlah perempuan etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan, terjadi di setiap perubahan dan konflik politik yang terjadi di Indonesia. Diawali dengan ujaran-ujaran kebencian yang mendiskriminasi dan seksis terhadap perempuan serta […]

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) RKHUP bab XVI tentang Bab Kesusilaan Over Kriminalisasi dan Belum Pro Perempuan


Jaringan kerja prolegnas pro perempuan (JKP3) yang terdiri dari berbagai organisasi yang bekerja setiap hari dalam isu kesetaraan gender baik pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melihat beberapa pasal dalam RKHUP bab XVI tentang Kesusilaan mengandung persoalan yang akan memberikan dampak serius bagi perempuan dan masyarakat rentan. Oleh karena itu kami memberikan […]

DISKUSI KOMUNITAS “PELUANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA UNTUK MELINDUNGI WARGA DARI MIGRASI ILLEGAL”


Cirebon 19 April 2016
 
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan undang-undang desa serta aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolahan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mendorong otonomi desa […]

DISKUSI KOMUNITAS “PELUANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA UNTUK MELINDUNGI WARGA DARI MIGRASI ILLEGAL”


Indramayu, 18 April 2016
 
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 atau yang lebih dikenal dengan undang-undang desa serta aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolahan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mendorong otonomi […]

Implementasi Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat: Belum Dipenuhinya Upaya Pencegahan Perdagangan Orang


Masukan INSTITUT PEREMPUAN terhadap Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jawa Barat Tahun 2015
 
 
Indonesia telah memiliki kebijakan yang komprehensif dalam Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, yang terpenting untuk ke depan adalah bagaimana implementasi semua kebijakan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di lapangan. […]

Training United Nation Traty Body Mechanism


Pada Rabu, 2 Maret 2016 bertempat di Gedung PBB Jakarta Menara Tamrin Lt. 3, dilaksanakan kegiatan  “Training United Nation Traty Body Mechanism” yang diinisiasi oleh PBB dan bekerjasama dengan  HRWG. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Laurance Andre, yang merupakan perwakilan dari PBB demean Fasilitator dari Rafendi Djamin dari HRWG. Peserta kegiatan ini sekitar 15 orang dimana masing-masing […]

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN LOCAL REGULATION (”PERDA”) IN WEST JAVA


Glances of facts regarding regional legislation which is discriminative against women:
-          West Java Province is the province with its regencieshasthe highest number for the issuance of discriminative regulation. For further detail of discriminative regulation, please refer to the Attachment.
-          Respectively, Provinces that havehighest number in issuing discriminatory regional regulation are West Java (35 regulations), West […]

Beberapa Poin Pandangan terkait RUU Perdagangan


INSTITUT PEREMPUAN
 DPR dan Pemerintah tengah menyiapkan pembahasan RUU Perdagangan. Terkait pembahasan DIM RUU Perdagangan serta rapat pembahasan DIM yang diadakan Jaringan GERAK LAWAN pada 20 Juni 2013, kami INSTITUT PEREMPUAN melihat setidaknya tiga permasalahan di bawah ini:
§  RUU Perdagangan tidak berdasarkan UUD 1945
Adapun berdasar Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945
(1) Perekonomian […]

Focus Group Discussion Raperda Jawa Barat tentang Pengarusutamaan Gender


Bandung, INSTITUT PEREMPUAN: Pada Kamis, 12 November 2015 di Ruang Rapat BP3AKB Provinsi Jawa Barat, dilakukan FGD pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG). Acara ini dimulai jam 09.30, dibuka oleh Ibu Reni Ambasari selaku Kabid PUG BP3AKB Provinsi Jabar. Dalam sambutan pembukaan Ibu Reni menyampaikan bahwa  kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang diharap dapat memperkaya […]

Focus Group Discussion Raperda Jawa Barat tentang Pengarusutamaan Gender


Bandung, INSTITUT PEREMPUAN: Pada Kamis, 12 November 2015 di Ruang Rapat BP3AKB Provinsi Jawa Barat, dilakukan FGD pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG). Acara ini dimulai jam 09.30, dibuka oleh Ibu Reni Ambasari selaku Kabid PUG BP3AKB Provinsi Jabar. Dalam sambutan pembukaan Ibu Reni menyampaikan bahwa  kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang diharap dapat memperkaya […]