Site Archives Peraturan dan UU

Dukungan Agar Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Propinsi Jawa Barat Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan (Trafiking) Orang Terutama Perempuan Dan Anak Segera Dibahas dan Disahkan


Situasi perdagangan (trafiking) orang terutama perempuan dan anak di propinsi Jawa Barat sangat memprihatinkan. Laporan resmi Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2005) menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu daerah pengirim (sending area) trafiking. Sejak 20 Maret 2007, Indonesia telah memiliki UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), […]

RAPERDA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK, INISIATIF KOMISI E DPRD JAWA BARAT


Rancangan
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(INISIATIF)
NOMOR : ………………………………………..
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT
Menimbang a. Bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat […]

Raperda Jawa Barat Penanggulangan Perdagangan Orang


RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR  :       TAHUN 2007
TENTANG
    PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang          :  a. bahwa perdagangan orang merupakan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki orang sebagai subyek hukum serta menimbulkan masalah kemanusiaan yang merendahkan martabat orang;
b.     bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan […]

UU RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh […]

UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  21 TAHUN  2007
TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK  PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang  :    a.     bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.   bahwa perdagangan orang, khususnya […]

UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :    a.    bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa segala  bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran […]

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak


UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam […]

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak