Site Archives Peraturan dan UU

Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region


 
The Acting Minister of Foreign Affairs of Brunei Darussalam, the Senior Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia, the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic, the Minister of Foreign Affairs […]

LANDASAN AKSI BEIJING (BEIJING PLATFORM FOR ACTION) 12 BIDANG KRITIS


1. Perempuan dan Kemiskinan
a.       Menelaah, menetapkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan yang diarahkan untuk menangani kebutuhan dan upaya-upaya perempuan yang hidup dalam kemiskinan.
b.       Memperbaiki perundang-undangan dan praktek-praktek administrasi untuk menjamin persamaan hak dan akses perempuan untuk memperoleh sumberdaya-sumberdaya ekonomi.
c.        Menyediakan kesempatan bagi Perempuan untuk menabung serta memanfaatkan mekanisme dan lembaga-lembaga kredit lainnya.
d.       […]

KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN


Negara-negara peserta pada Konvensi yang sekarang ini,Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menguatkan lagi keyakinan atas hak-hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan azas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama […]

PERATURAN DESA BABAKANMULYA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DESA BABAKANMULYA


PERATURAN DESA BABAKANMULYANOMOR 01 TAHUN 2009 
TENTANG 
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIAASAL DESA BABAKANMULYA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA BABAKANMULYAKECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN 
 
Menimbang :   a. bahwa bekerja merupakan hak azasi manusia yang wajib dihormati
                        b. bahwa banyaknya warga Desa Babakanmulya yang bekerja sebagai TKI
                        c. bahwa banyaknya kasus tindak penipuan terhadap calon
    TKI Desa […]

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a.        bahwa setiap orang sebagai […]

Siaran Pers 15 Februari


Pernyataan Pers INSTITUT PEREMPUAN dalam rangka Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional 15 Februari:”Wujudkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang berbasiskan HAM” 
 
 
Berdasarkan survei ILO IPEC(2003), jumlah pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia mencapai 2,5 juta, dengan sebaran kerja meliputi: DKI Jakarta dengan jumlah terbesar: 801.566; Jawa Timur: 402.762; Jawa Tengah: 399.159;  Jawa Barat: 276.939; […]

Penjelasan Atas Perda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR:         TAHUN 2008
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN  PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT
 
 
I.                  UMUM
Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah […]

PERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG


PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARATNOMOR: 3   TAHUN 2008TENTANGPENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANGDI JAWA BARAT 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR JAWA BARAT, 
Menimbang   : a.  bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan […]

Dukungan Agar Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Propinsi Jawa Barat Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan (Trafiking) Orang Terutama Perempuan Dan Anak Segera Dibahas dan Disahkan


Situasi perdagangan (trafiking) orang terutama perempuan dan anak di propinsi Jawa Barat sangat memprihatinkan. Laporan resmi Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2005) menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu daerah pengirim (sending area) trafiking. Sejak 20 Maret 2007, Indonesia telah memiliki UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), […]

RAPERDA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK, INISIATIF KOMISI E DPRD JAWA BARAT


Rancangan
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(INISIATIF)
NOMOR : ………………………………………..
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT
Menimbang a. Bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat […]