Site Archives Album Kegiatan

RELAWAN DOKUMENTASI & INFORMASI


Be a volunteer !
Yayasan INSTTUT PEREMPUAN, sebuah organisasinon profit, berkedudukan di Bandung, sejak Agustus 1998. Kepedulian kami adalah pembelaan hak-hak perempuan dalam upaya membangun  masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berkesetaraan, dan berkemanusiaan.
 
Kamu peduli dengan persoalan ketidak adilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan?
Kamuingin membantu lembaga-lembaga dalam melakukan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan?
Bantu kami dalam melakukan pendokumentasian dan pencarian informasi […]

Perda Trafficking Tumpul Tanpa Pergub


BANDUNG (SINDO) – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diminta segera merilis peraturan gubernur (Pergub) untuk mengoperasikan Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (trafficking) yang telah disahkan DPRD Jabar pada Senin (23/6) lalu.
 
Board of Executive Institute Perempuan Valentina Sagala menyatakan, Perda Anti-Trafficking cukup komprehensif dan mampu meminimalisasi aksi perdagangan perempuan dan anak-anak. Namun, […]

PRESS RELEASE “Menyikapi Lahirnya Perda Jabar tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat”


PRESS RELEASE
“Menyikapi Lahirnya Perda Jabar tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat”
 
 
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah pengirim (sender area) korban perdagangan perempuan dan anak terbesar di Indonesia. Hingga kini, kasus-kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, tetap terjadi. Pengamatan di media menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2007, tercatat 26 kasus perdagangan […]

“DPRD Jabar Mengesahkan Usul Prakarsa Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Orang menjadi Prakarsa DPRD”


Oleh: Trisiandari
Institut Perempuan - Bertempat di ruang sidang Gedung DPRD Jawa Barat, 24 April 2008, DPRD Jabar melakukan rapat Paripurna. Adapun agenda dalam Paripurna tersebut adalah Penjelasan usul prakarsa Raperda tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, pendangan anggota DPRD, pendapat gubernur Jawa Barat, tanggapan pengusul terhadap pandangan anggota dan pendapat gubernur Jabar, serta Persetujuan […]